Salah Urus Covid-19 di Sulsel, Program Lebay Hingga Komunikasi Kontraproduktif

Demikian pula dengan Gandjar di Jawa Tengah dan Khofifa di Jawa Timur melakukan kerjasama dengan UGM dan Unair untuk memcegah meluasnya sebaran Covid-19 di Jogjakarta dan Surabaya.

Penanganan Covid di Sulsel sama sekali tidak berbasis saintifik, tetapi berbasis politik pencitraan.

Kebijakan Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, seperti tidak mau kalah dari program Danny Pomanto dalam pengadaan atau penyiapan tempat isolasi bagi pasien positif Covid-19 bergelaja ringan.

Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menyulap kamar Asrama Haji Sudiang bak hotel berbintang, untuk isolasi mandiri (Isoman) Covid. Program ini jelas berlebihan untuk tidak dikatakan lebay.

Sementara  Danny Pomanto, begitu bangga dengan program  Isolasi Apung Terpadu dengan menggunakan KM Umsini milik Pelni.

Pengadaan dua  tempat isoman bagi pasien Covid itu, jelas program gagah-gagahan Andi Sudirman dan Danny Pomanto, sporadis, tidak fokus bahkan berpotensi menghambur-hamburkan uang negara.

Dibanding fokus penanganan di hulu dengan menggencarkan vaksinasi dan mendisiplinkan prokes, sebagaimana permintaan pemerintah pusat dan masukan epidemolog dari Unhas,  Pemprov dan Pemkot malah memiih fokus penangan di hilir.

Hasilnya, penanganan Covid di Sulsel terlihat tidak terkordinasi dan terintegrasi dengan baik. Pemprov dan Pemkot Makassar bahkan terlihat berlomba melakukan pencitraan di tengah ancaman serangan varian delta yang sangat menakutkan. 

Kasus jenazah yang membusuk yang hendak dimakamkan oleh petugas dari Pemkot Makassar  karena alasan aturan, di mana  tak bisa masuk makam Covid-19 milik Pemprov Sulsel di Macanda Kabupaten Gowa, adalah bukti ketiadaan koordinasi antara Pemprov, Pemkab dan Pemkot serta buruknya kepemimpinan Andi Sudirman.

Pakar kepemimpinan dunia, John C Maxwell, menyebutkan bahwa kualitas kepemimpinan seseorang diuji saat mengelola krisis. Pandemi menunjukkan bahwa tidak hanya darurat kesehatan dan ekonomi yang kita alami, tetapi juga darurat dan krisis kepemimpinan.

Pemimpin yang hanya fokus penanganan di hilir, menunggu korban jatuh, jelas pilihan kurang tepat. Meski dengan kualitas pelayanan terbaik, tetap saja korban semakin banyak berjatuhan.

Sebagaimana diingat oleh WHO dan para ahli bahwa penanganan virus Covid ini kuncinya di Prokes ketat dan vaksinasi. Hindari kerumunan dan mobilisasi warga, jaga jarak, sering cuci tangan dan memakai masker adalah kunci mitigasi penularan.

Untuk itulah, seharusnya Pemda dan Pemprov mengintensifkan penanganan Covid-19 dari hulu hingga hilirnya.

Sulsel harus waspada. Apabila pemerintah daerah kewalahan menangani kasus perharinya, yang terjadi efeknya akan berantai.

Mulai dari kasus positif yang terus naik, tenaga nakes yang kelelahan, krisis layanan rumah sakit, dan ujungnya ekonomi masyarakat akan semakin melemah karena berlaku PPKM. Ini jelas mimpi buruk yang sangat tidak diinginkan.