Breaking News:

Tribun Enrekang

Kejari Hentikan Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi SPPD DPRD Enrekang 2020

Kejari Enrekang telah menghentikan penyelidikan kasus dugaan korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Sekretariat DPRD Enrekang

Penulis: Muh. Asiz Albar | Editor: Suryana Anas
TRIBUN-TIMUR.COM/MUH ASIZ ALBAR
Kantor Kejaksaan Negeri Enrekang, Kecamatan Enrekang 

TRIBUNENREKANG.COM, ENREKANG - Kejaksaan Negeri (Kejari) Enrekang telah menghentikan penyelidikan kasus dugaan korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Sekretariat DPRD Enrekang tahun anggaran 2020.

Hal itu disampaikan oleh Kasi Intel Kejari Enrekang, Andi Zainal Akhirin Amus saat dikonfirmasi TribunEnrekang.com, Kamis (29/7/2021).

Menurutnya, kasus itu dihentikan lantaran seluruh jajaran DPRD Enrekang seperti 30 anggota dewan, sekretaris dewan dan staf telah mengembalikan uang dugaan hasil temuan kerugian negara ke Kejari Enrekang.

Total uang negara yang dikembalikan oleh pihak DPRD Enrekang sekitar Rp 400 juta.

"Proses penyelidikannya tidak dilanjutkan lagi dengan adanya pengembalian tersebut. Mereka sudah kembalikan uang negara sekitar Rp 400 juta," kata Andi Zainal.

Ia menjelaskan, jumlah uang yang dikembalikan seluruh anggota dewan berbeda-beda.

Hal itu disesuaikan dengan jumlah hasil temuan yang mereka gunakan.

"Masing-masing anggota dewan itu beda-beda jumlahnya, jadi mereka kumpulkan sehingga terkumpul uang sebanyak itu yang dikembalikan," jelas Andi Zainal.

Kasi Intel mengatakan, pihaknya menyelidiki kasus SPPD DPRD Enrekang tahun 2020 berdasarkan hasil temuan BPK saat lakukan audit keuangan tahun anggaran 2020.

Dalam audit itu terdapat temuan dana SPPD para anggota dewan seperti adanya reses fiktif dalam dan luar daerah.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved