Breaking News:

Pemilu 2024

2 Desa di Sinjai Ditetapkan Sebagai Desa Pengawasan

Badan Pengawas Pemilu (Bawslu) Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan menggenjot penetapan desa pengawasan.

Penulis: Samsul Bahri | Editor: Suryana Anas
Bawaslu Sulsel
Ketua Bawaslu Sulsel Laode Arumahi bersama Bawaslu Sinjai dan aparat Pemerintah Desa Bontotangnga Sinjai Borong berfoto bersama usai luncurkan desa pengawasan pada Sabtu, (1772021) lalu. (Dok. Bawaslu) 

TRIBUNSINJAI.COM, SINJAI UTARA -Badan Pengawas Pemilu (Bawslu) Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan menggenjot penetapan desa pengawasan.

Saat ini sudah ada dua desa yang telah ditetapkan sebagai desa pengawasan di Kabupaten Sinjai.

Desa tersebut adalah Desa Alenangka di Kecamatan Sinjai Selatan dan Desa Bontotangnga, Kecamatan Sinjai Borong.

Ketua Bawaslu Sinjai A.Rusmin Kayyung mengatakan bahwa desa pengawasan itu berperan sebagai bagian dari upaya meningkatkan partisipasi masyarkat dalam pengawasan baik itu pemilu maupun pemilihan legislatif, pilkada.

Tujuannya agar mereka sadar dan lebih memahami lagi pentingnya membangun demokrasi yang sehat.

"Yang lebih penting dari itu adalah mencegah terjadinya politik uang dalam setiap momentum pemilahan baik itu pemilu atau pun pilkada dengan memberikan ruang kepada warga untuk bisa menumbuhkan iklim diskusi tentang isu strategis yang berkaitan dengan demokrasi sehat, tanpa politik uang," kata Rusmin Kayyung, Jumat (23/7/2021).

Rencananya, September dan Desember tahun ini kembali akan meluncurkan desa pengawasan.

Sebab program desa sadar pengawasan ini akan terus berjalan secara bertahap sebagai bentuk tanggung jawab Bawaslu dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan pelaksanaan pemilihan dan pemilu.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu Sulsel Laode Arumahi meresmikan Desa Bonto Tangnga Kecamatan Sinjai Borong sebagai salah satu Desa Pengawasan Pemilu dan Anti Politik Uang pada Sabtu, (17/7/2021) lalu.

Peresmian dirangkaikan dengan diskusi Pemilu Berintegritas dan Anti Politik Uang dengan melibatkan narasumber Rektor Universitas Muhammadiyah Sinjai Dr Umar Congge dan Koordinator Divisi PHL Bawaslu Sulsel Amrayafi.

Ketua Bawaslu Sulsel Arumahi menjelaskan, pembentukan desa pengawasan pemilu merupakan inovasi Bawaslu dalam rangka strategi pengawasan partisipatif atau pengawasan dengan melibatkan masyakakat.

Rektor Universitas Muhammadiyah Sinjai DR. Umar Congge mengapresiasi program desa pengawasan pemilu dan anti politik uang.

Ia nilai program itu sebagai bentuk pendidikan politik kepada warga negara juga terbangun kesadaran hukum khususnya anti politik uang.

Ketua Bawaslu Sinjai Muhammad Rusmin menjelaskan, pilihan Desa Bonto Tangnga sebagai Desa Pengawasan Pemilu dan Anti Politik Uang setelah melalui kajian mendalam dan kesediaan kepala desa dan camat.

"Pasca peresmian ini kita tindak lanjuti dengan diskusi kampung atau warga  tentang demokrasi dan pemilu atau Pilkada," kata Rusmin Kayyung. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved