Breaking News:

Tribun Makassar

PHRI Sulsel: Tak Ada Larangan Pernikahan di Hotel

Ketua PHRI Sulsel Anggiat Sinaga meluruskan terkait adanya kabar larangan pernikahan di hotel.

Penulis: Rudi Salam | Editor: Suryana Anas
TRIBUN-TIMUR.COM/RUDI SALAM
Ketua PHRI Sulsel Anggiat Sinaga (empat dari kanan) saat konferensi pers di Hotel Melia Makassar, Kamis (2272021). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) bersama Sulawesi Selatan (Sulsel) Anggiat Sinaga meluruskan terkait adanya kabar larangan pernikahan di hotel.

Hal tersebut disampaikan Anggiat saat menggelar konferensi pers bersama Indonesia Hotel General Manager Association (IHGMA) Sulsel di Hotel Melia Makassar, Kamis (22/7/2021).

Konferensi pers tersebut dihadiri oleh Ketua PHRI Sulsel Anggiat Sinaga, Ketua IHGMA Sulsel Andi Junaidi, GM Aston Joko Budi, GM Pesonna Ali.

Hadir pula Sekretaris PHRI Sulsel Nasrullah Karim, Ketua PHRI Makassar Kwandi Salim, GM Santika Yuli Priyono, dan GM Melia Erick Indra Gunadi.

Sebagaimana diketahui, kabar larangan menggelar penikahan di hotel berawal dari adanya Surat Edaran (SE) Wali Kota Makassar Danny Pomanto 

“Tidak ada larangan pelaksanaan wedding atau pernikahan. Surat Edaran walikota itu adalah membuat suatu rujukan bahwa kapasitas ruangan yang bisa dipakai termasuk pernikahan adalah 25%,” kata Anggiat.

Anggiat menjelaskan bahwa mekanismenya, sebanyak 25% tamu pernikahan masuk dalam ruang acara.

Pihak hotel pun, kata dia, wajib menyiapkan ruang tunggu atau ruang transit bagi tamu pernikahan.

“Ketika mereka keluar, misalnya sudah keluar 5% masuk lagi 5%, sudah keluar 20% masuk lagi 20%, begitu alurnya,” papar Anggiat.

Untuk makanan, kata dia, tak akan lagi menggunakan prasmanan, melainkan makanan box.

Pihaknya pun mengaku akan tetap konsisten menerapkan protokol kesehatan yang ketat juga menjalankan surat edaran walikota.

“Kami mendukung surat edaran walikota, agar bisa meredam Covid-19 di Makassar dan Sulawesi Selatan,” kata Anggiat.

Sementara itu, Ketua IHGMA Sulsel Andi Junaidi menambahkan bahwa terkait pernikahan di hotel diatur dalam surat edaran walikota pada point kesembilan.

“Ada di point 9 bahwa hajatan memang diperbolehkan dengan kapasitas 25% dan tidak ada makanan dan minuman di tempat tersebut,” tambahnya. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved