Breaking News:

PPKM Darurat

Juru Bicara Satgas Covid-19 Beri Sinyal PPKM Darurat Diperpanjang 'Pengendalian Belum Optimal'

Beberapa hasil evaluasi masih ditemukannya belum optimalnya pengendalian di berbagai daerah akan menjadi dasar yang kuat tindak lanjut kebijakan PPKM

Editor: Ilham Arsyam
Sumber: Dok. Humas BNPB
Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito 

TRIBUN-TIMUR.COM - Evaluasi kebijakan empat kementerian terkait pelaksanaan PPKM Darurat menemukan, seluruh kabupaten dan kota di Indonesia belum sempurna dalam melaksanakan kebijakan PPKM Darurat secara serentak.

Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito menjelaskan, evaluasi ini akan menjadi dasar yang kuat untuk menentukan apakah PPKM Darurat diperpanjang atau tidak.

Untuk itu pemerintah daerah daerah diimbau terus mengevaluasi pengendalian berjenjang di semua sektor secara komprehensif.

Kemudian memastikan aktivitas dan mobilitas masyarakat sejalan dengan kebijakan yang tertuang dalam instruksi mendagri, surat edaran pelaku perjalanan dari kementerian perhubungan.

Serta surat edaran peribadatan dan tradisi keagamaan dari kementerian agama, pedoman dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar Kemendikbud Ristek.

"Beberapa hasil evaluasi masih ditemukannya belum optimalnya pengendalian di berbagai daerah akan menjadi dasar yang kuat tindak lanjut kebijakan PPKM Darurat ini," ujar Wiku dalam jumpa pers secara virtual, Selasa (20/7/2021).

Lebih lanjut Wiku juga menjelaskan, dari kerja sama yang dilakukan Kominfo, BNPB, TNI dan Polri dalam mendukung adaptasi kebiasaan baru juga ditemukan masih banyak pelanggaran protokol kesehatan di tingkat komunitas.

Menurut Wiku, pelanggaran protokol kesehatan di tingkat komunitas ini membuat tingginya klaster keluarga yang terjadi saat ini. 

Untuk itu, ke depan program perubahan perilaku masyarakat akan difokuskan ditingkatan terkecil dengan pemberdayaan komunitas terkecil yaitu rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) setempat.

Wiku mengingatakan, dalam impelemntasi kebijakan ini yang harus ditekankan bukan hanya persentase kepatuhan namun memastikan setiap orang menjalankan protokol kesehatan secara sempurna dan bersamaan.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved