Breaking News:

PPKM Diperpanjang

Semoga Jokowi Dengar, Emak-emak Demo Hamburkan Ikan-Sayur di Kantor Bupati Tolak PPKM Diperpanjang

Video Viral Demo emakemak tolak PPKM Diperpanjang menarik perhatian, Demo emakemak tolak PPKM Diperpanjang menghamburkan dagangan di kantor bupati

Editor: Mansur AM
tangkapan layar Youtube
Video Viral Demo emakemak tolak PPKM Diperpanjang 

TRIBUN-TIMUR.COM - Keputusan Pemerintahan Jokowi memperpanjang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat dari 20 Juli 2021 menjadi hingga akhir Juli menuai pro dan kontra di tengah masyarakat.

Keputusan berat ini diambil untuk menekan laju penularan Virus Covid-19 yang kian meningkat.

Di satu sisi, putusan perpanjangan PPKM Darurat membuat banyak kelompok menjerit karena peredaran uang terbatas dan berdampak terhadap penghasilan harian.

Di antara yang menolak PPKM Darurat adalah emak-emak di Halmahera Provinsi Maluku Utara.

Video viral memperlihatkan puluhan emak-emak pedagang sayur dan ikan di pasar mengamuk di kantor bupati.

Dalam keterangan video yang beredar, aksi disebut terjadi di kantor bupati di Pulau Halmahera, Provinsi Maluku Utara.

Para pedagang di pasar tradisional ini mengamuk.

Mereka Menolak aturan PPKM.

Karena dianggap merugikan pedagang di pasar.

Sebagai bentuk protes, para pedagang mengangkut semua dagangan berupa ikan dan sayuran.

Kemudian menghamburkan semua dagangannya di halaman kantor bupati.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara , Muhammad Tapitapi, memaparkan kasus aktiv Covid-19 di daerahnya sebanyak 307 orang.

"Saat ini, sebanyak ratusan karyawan perusahaan pertambangan emas itu, sudah menjalani karantina di sejumlah hotel di dua daerah yakni di Tobelo Ibu Kota Kabupaten Halut dan Kota Ternate," ujarnya.

Presiden Minta Petugas PPKM Tidak Kasar 

Kasus kekerasan yang terjadi di Panciro, Kabupaten Gowa, Sulsel rupanya menjadi perhatian Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

Jokowi turut mengkritik aksi kekerasan yang sempat viral dengan sebutan kasus 'Saya Sappol' tersebut.

Jokowi menyayangkan tindakan kekerasan ini, apalagi korbannya adalah perempuan.

Keritik Jokowi ia sampaikan saat memberi pengantar dalam Rapat Terbatas Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, Sabtu (17/7/2021).

"Saya kira peristiwa yang ada di Sulsel, misalnya Satpol PP memukul pemilik warung apalagi ibu-ibu, ini untuk rakyat jadi memanaskan suasana," kata Joko Widodo lewat pengantarnya yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden.

Jokowi mengingatkan, agar berhati-hati dalam menurunkan mobilisasi masyarakat.

Khususnya soal penyekatan dan penanganan terhadap masyarakat.

"Pedagang, PKL, toko, saya minta kepada Polri, dan juga Mendagri agar jangan keras dan kasar," tegasnya.

Aparat harusnya bersikap tegas dan santun.

"Sambil sosialisasi memberikan ajakan-ajakan. Sambil bagi beras, itu bisa sampai pesannya," tuturnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, oknum Satpol PP di Gowa melakukan aksi penganiayaan ketika melakukan razia PPKM Darurat.

Pelakunya adalah Mardani, yang tak lain merupakan Sekretaris Satpol PP Gowa. 

Korbannya adalah pasangan suami istri bernama Nur Halim (26) dan Amriana (34).

Keduanya dianiaya saat berada di warung kopi milik mereka.

Selain itu, video kasus penganiayaan juga sempat viral di media sosial dan mendapat berbagai macam respons dari warganet.

Kabar terbarunya, Mardani sudah resmi dijadikan tersangka.

Mardani sebelumnya juga dilaporkan Nur Halim dan Riana ke Polres Gowa.

Laporan itu dibenarkan langsung oleh Kapolres Gowa, AKBP Tri Goffarudin Pulungan.

Kapolres Gowa AKBP Tri Goffarudin Pulungan menggelar konfrensi pers penetapan tersangka terhadap oknum Satpol PP Gowa terkait penganiayaan di Mapolres Gowa Jl Syamsuddin Tunru,
Kapolres Gowa AKBP Tri Goffarudin Pulungan menggelar konfrensi pers penetapan tersangka terhadap oknum Satpol PP Gowa terkait penganiayaan di Mapolres Gowa Jl Syamsuddin Tunru, (TRIBUN-TIMUR.COM/SAYYID)

Penetapan tersangka setelah penyidik menggelar gelar perkara.

"Pelaku telah ditetapkan tersangka setelah dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan dan setelah gelar perkara," katanya dikutip dari tribun-timur.com, Jumat (16/7/2021).

Sementara itu, Mardani yang juga pejabat di Pemkab Gowa itu kini telah dinonaktifkan oleh Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan YL.

Adnan juga menegaskan, pihaknya tidak mentolelir pihak-pihak yang melakukan kekerasan saat pelaksanaan sosialisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved