Breaking News:

Tribun Maros

Penjelasan KH Arif Marzuki Soal Konflik Darul Istiqamah Maros

Konflik di Pondok Pesantren Darul Istiqamah masih terus bergulir meski Forkopimda Maros, telah turun memediasi

Penulis: Nurul Hidayah | Editor: Suryana Anas
TRIBUN-TIMUR.COM/NURUL HIDAYAH
Pimpinan Pondok Pesantren Darul Istiqamah, KH Arif Marzuki menggelar konferensi persnya di Masjid Jami Darul Istiqamah, Jumat (16/07/21). 

TRIBUNMAROS.COM, MAROS – Walaupun Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Maros, telah turun memediasi pada Kamis (08/07/21), konflik di Pondok Pesantren Darul Istiqamah masih terus bergulir.

Kedua kubu masih tetap teguh pada pendirian masing-masing.

Ditemani putra sulung dan putra bungsunya, Pimpinan Pondok Pesantren Darul Istiqamah, KH Arif Marzuki menggelar konferensi persnya di Masjid Jami Darul Istiqamah, Jumat (16/07/21). 

Ia mengatakan, pihaknya memandang penting untuk memberikan penjelasan resmi terkait penyebab terjadinya konflik itu. 

Ia menjelaskan, Pesantren yang didirikan oleh orang tuanya, KH Ahmad Marzuki Hasan di tahun 1970, dilandaskan dengan akte Yayasan Pembina Da’wah Islamiyah 1969. 

Di mana sejak awal, KH Arif Marzuki mendampingi ayahnya dalam membangun pesantren itu.

“Di tahun 1980, ayah saya menyerahkan kepemimpinan pesantren kepada saya. Lalu, memperluas lahan pesantren bersama segenap warga dan simpatisan sampai luasnya kurang lebih 65 hektare,” kata KH Arif Marzuki dalam press conference yang diadakan, Jumat siang.

Lebih dari 40 tahun memimpin Ponpes itu, tidak pernah ada diadakan musyawarah pengurus Yayasan dan tidak pernah mengedepankan Yayasan, kecuali untuk keperluan administrasi dengan instansi pemerintah dan perbankan. 

“Beberapa kali saya mengangkat dan memberhentikan Pimpinan Pesantren, tanpa musyawarah pengurus Yayasan. Bahkan Nama Yayasan pun tidak pernah disebut-sebut. Sehingga dalam kurun waktu 14 tahun Yayasan itu menjadi Kadaluarsa, karena tidak sesuai lagi dengan UU Yayasan,” lanjutnya. 

Selanjutnya, dilakukan perubahan Yayasan dan beberapa kali dilakukan perubahan struktur tanpa musyawarah resmi, sebab dilakukan secara kekeluargaan. 

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved