Breaking News:

Tribun Bantaeng

GMNI Pertanyakan Bantuan Banjir Rp 16 Milliar, Ini Penjelasan Kadis PU Bantaeng

Pasca banjir yang terjadi tahun lalu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantaeng mendapat kucuran bantuan dana Rp 16 miliar dari Pemprov Sulsel.

Penulis: Achmad Nasution | Editor: Suryana Anas
TRIBUN-TIMUR.COM/ACHMAD NASUTION
Kondisi rumah warga di jalan Bakri, Kecamatan Bissappu, saat banjir melanda Kabupaten Bantaeng, Kamis, (872021) dini hari. 

TRIBUNBANTAENG.COM, BANTAENG - Banjir melanda Kabupaten Bantaeng di empat Kecamatan, Rabu, (7/7/2021) lalu.

Bencana banjir yang kembali melanda Bantaeng itu mengundang sorotan dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bantaeng.

Ketua DPC GMNI Bantaeng, Jalil Abede menyayangkan kejadian ini karena seharusnya pemerintah bisa berbenah lebih baik menjadikan banjir 12 Juni 2020 lalu sebagai bahan evaluasi dalam merancang sebuah tata kelola bencana.

"Sangat kita sayangkan, tentunya ini musibah namun bukan berarti kata musibah bisa menjadi dalih perlindungan terhadap apa yang terjadi. Seharusnya pemerintah berbenah menjadikan banjir tahun lalu sebagai bahan evaluasi dalam merancang disaster governance" kata Jalil kepada TribunBantaeng.com, via WhatsApp Jumat, (16/7/2021) siang.

Menurutnya, pasca banjir yang terjadi tahun lalu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantaeng mendapat kucuran bantuan dana sebesar Rp 16 miliar dari Pemprov Sulsel.

Dengan dana sebesar itu, ia mengharapkan Pemkab Bantaeng dapat memanfaatkan bantuan untuk melakukan penanggulangan bencana banjir sehingga tidak terulang kembali.

"Adanya bantuan Rp. 16 M dari Pemprov Sulsel, kita warga Bantaeng berharap ke depan tidak lagi merasakan getirnya diterpa banjir, tapi yang ada kecewa maka patut dipertanyakan keseriusan Pemerintah dalam menanggulangi bencana banjir pasca kejadian tahun 2020," ujarnya.

Wakabid Advokasi GMNI Bantaeng Ridwan Gallarang menambahkan anggaran sebesar Rp. 16 M seolah tidak dirasakan warga Bantaeng maka wajar ketika publik pertanyakan efektivitas dan mendesak adanya transparansi.

Dinas PU Kabupaten Bantaeng dianggap harus bertanggungjawab dan memberikan penjelasan karena akibat banjir yang terjadi baru-baru ini mengakibatkan rusaknya beberapa tanggul.

"Pemkab Bantaeng yakni Dinas PUPR selaku OPD yang membidangi konstruksi, perlu bertanggungjawab atas efektivitas serta men transparansikan dana tanggap darurat dan rekonstruksi tersebut, apalagi rusaknya sejumlah konstruksi tanggul drainase, irigasi dan sungai pasca banjir 2021 ini," tutur Ridwan.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved