Breaking News:

Tribun Wajo

Pejabat Administrator Pemkab Wajo Ikuti Uji Kompetensi di BKD Sulsel

Hasil dari uji kompetensi itu akan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penempatan pejabat.

Penulis: Hardiansyah Abdi Gunawan | Editor: Hasriyani Latif
Humas Pemkab Wajo
Pemkab Wajo menjalin kerja sama dengan UPT Penilaian Potensi dan Kompetensi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulawesi Selatan dalam upaya peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Senin (12/7/2021). 

TRIBUNWAJO.COM, SENGKANG - Demi mewujudkan reformasi birokrasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo, para pejabat administrator mengikuti uji kompetensi di Makassar, Senin (12/7/2021).

Pejabat administrator itu meliputi pejabat eselon III a.

Rencananya, kegiatan tersebut berlangsung hingga Selasa (13/7/2021) hari ini.

Pemkab Wajo menjalin kerja sama dengan UPT Penilaian Potensi dan Kompetensi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulawesi Selatan dalam upaya peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Wakil Bupati Wajo, Amran yang membuka kegiatan itu menyampaikan, demi reformasi birokrasi yang jadi program prioritas Pemkab Wajo, penting dilakukan penataan perangkat daerah dan penataan ASN sesuai prinsip merit system.

"Penerapan merit system untuk meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor, khususnya untuk penempatan pejabat di lingkungan Pemkab Wajo," katanya.

Selain itu, merit system juga kita terapkan untuk menempatkan pejabat sesuai kapasitas dan keahliannya atau yang diistilahkan the right man on the right place.

"Penilaian potensi dan kompetensi yang dilakukan ini untuk melihat sejauh mana gap kompetensi pejabat yang menduduki jabatan saat ini dengan kompetensi dipersyaratkan dalam jabatan," katanya.

Hasil dari uji kompetensi itu akan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penempatan pejabat.

Hingga, hasil tersebut juga bisa dipedomani sebagai mutasi pejabat dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan.

"Saya sampaikan bahwa uji kompetensi ini jangan dijadikan beban dan beranggapan bahwa kegiatan ini hanya formalitas belaka atau sekadar hanya untuk menggugurkan kewajiban dari amanat peraturan perundang-undangan," katanya.

Amran pun menitipkan sepenuhnya kepada BKD Sulsel agar para pejabat administrator diuji kompetensi sesuai dengan ketentuan berlaku.

"Karena hasil dari uji kompetensi ini merupakan pertimbangan bagi Bapak Bupati Wajo selaku pejabat pembina kepegawaian dalam melakukan penataan pejabat," katanya.

Sebagaimana diketahui, satu dari 25 program kerja bupati dan wakil bupati Wajo periode 2019-2024, Amran Mahmud dan Amran yakni mewujudkan reformasi birokrasi.(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved