Breaking News:

Tribun Enrekang

Apdesi Enrekang Harap Bawaslu Terlibat Pengawasan di Pilkades

Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) berharap keterlibatan Bawaslu dalam pengawasan Pilkades

Editor: Suryana Anas
Rilis
Sosialisasi Desa Sadar Pengawasan dan Anti Politik Uang di Villa Bambangpuang, Senin (1272021). 

TRIBUN-TIMUR.COM, ENREKANG - Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) berharap keterlibatan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk terlibat sebagai pengawas lapangan dalam proses pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang akan digelar di bulan November, digelar 29 Desa di Kabupaten Enrekang.

Hal ini diungkapkan oleh Drs. Muskiman Apdesi Kepala desa Dulang juga Humas Apdesi Sulsel dalam kegiatan Sosialisasi Desa Sadar Pengawasan dan Anti Politik Uang di Villa Bambangpuang, Senin (12/7/2021).

Menurutnya politik uang rentang terjadi di tataran masyarakat desa, dikarenanya tidak semua masyarakat belum memahami apa yang dimaksud politik yang dan hal-hal yang dilarang sesuai dengan aturan yang berlaku dalam kerangka hukum pemilu. 

“Akar demokrasi ada di desa, karenanya bentuk penyadaran dan pendidikan politik harus terus dilakukan ditingkat desa. Selain itu penting keterlibatan Bawaslu dalam pengawasan politik uang, “ kata Muskiman dalam rilis yang diterima Tribun.

Dia juga berharap agar pemerintah Daerah dan DPRD Enrekang bisa mempersiapkan dan mengevaluasi kembali tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) sehingga kualitas pemilihan semakin baik. 

Pimpinan Bawaslu Provinsi Sulsel, Kordiv Pengawasan dan Hubal, Amrayadi SH mengapresiasi keinginan Apdesi perihal keterlibatan Bawaslu untuk langka preventif dalam penanganan politik uang.

Batas kewenangan Bawaslu dalam pengawasan Pemilihan Umum (Pilkada) dan Pemilihan Kepala Daaerah (Pilkada) 

“Bawaslu tidak memiliki ruang dan kewenangan secara regulasi untuk mengawasi Pilkades makanya Bawaslu sangat berkepentingan untuk terlibat dalam pendidikan politik di desa sehingga masyarakat cerdas dan kritis dalam berdemokrasi, “ kata Amrayadi, mantan Ketua KPU Kab Soppeng. 

Kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu saat ini adalah mendorong terbentuknya Desa Sadar Pengawasan dan Gerakan Anti politik uang.

Hingga kini, sejumlah kabupaten sudah membentuk Desa Sadar Pengawasan sebagai pilot project  untuk mendorong pendidikan politik sebagai upaya mencegah praktek politik secara sendiri.

itu, masyarakat juga bisa memahami  aturan, regulasi dan tahapan pemilu yang berjalan sehingga kelak bisa membantu Bawaslu dalam hal pengawasan partisipatif. (*) 

 
 

Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved