Breaking News:

Nurdin Abdullah Ditangkap KPK

Alasan JPU Hanya Tuntut 2 Tahun Penjara ke Penyuap Nurdin Abdullah

Namun kata Asri, karena selama persidangan terdakwa berlaku sopan dan sangat kooperatif.

Penulis: Andi Muhammad Ikhsan WR | Editor: Saldy Irawan
TRIBUN-TIMUR.COM/ANDI MUHAMMAD IKHSAN WR
Sidang pembacaan tuntutan terdakwa Agung Sucipto di Ruang Sidang Utama, Prof Harifin A. Tumpa, Pengadilan Negeri Makassar, Selasa (1372021). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Makassar, M Asri mengapresiasi terdakwa kasus suap pembangunan protek Infrastruktur, Agung Sucipto atas sikapnya yang terbuka selama jalannya persidangan.

Hingga saat ini, Agung Sucipto telah menjalani delapan kali sidang.

Dengan rincian, satu kali pembacaan dakwaan, lima kali pemeriksaan saksi, satu kali pemeriksaan terdakwa, dan pembacaan tuntutan.

"Kita harus melihatnya secara konfrehensif , dan. Saya mengapresiasi Agung Sucipto yang sangat terbuka, beda lah dengan pemberi suap yang lain," ujar M Asri saat diwawancarai, Selasa (13/7/2021).

"Jarang loh ada penyuap yang mau terbuka seperti ini, jadi patut diapresiasi keterbukaan pak Agung ini," lanjutnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan jika tuntutan yang diberikan kepada terdakwa Agung Sucipto sebesar 2 tahun dengan denda maksimal Rp250 juta sudah melalui banyak pertimbangan.

"Coba teman teman buka tuntutan-tuntutan pemberi suap, memang ini bukan anglo saxon, tapi banyak pertimbangan - pertimbangan, dan ini sangat membuka tabir pelaku pelaku yang lain," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Agung Sucipto selaku terdakwa penyuap Gubernur Sulsel Non-aktif Nurdin Abdullah (NA), dituntut 2 tahun penjara dengan denda 250 juta subsider 6 bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK.

Hal ini disampaikan oleh JPU KPK, M. Asri saat menjalani sidang pembacaan tuntutan terdakwa Agung Sucipto di Ruang Sidang Utama, Prof Harifin A. Tumpa, Pengadilan Negeri Makassar, Selasa (13/7/2021).

JPU memutuskan, Agung Sucipto dikenakan UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi.

Halaman
12
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved