Breaking News:

Direktur Politeknik ATI Makassar Minta RPP PTKL Dikaji Ulang

Hal ini dikarenakan PTKL Nonkedinasan berperan untuk mencetak tenaga terampil yang siap kerja baik di sektor publik maupun privat.

Penulis: Nur Fajriani R | Editor: Waode Nurmin
dokumentasi Politeknik ATI Makassar
Direktur Politeknik ATI Makassar, Muhammad Basri 

TRIBUN_TIMUR.COM, MAKASSAR-Pembahasan Rencana Peraturan Pemerintah Perguruan Tinggi Kementerian dan Lembaga (RPP PTKL) menuai polemik.

Pasalnya, jika RPP PTKL tersebut disahkan, PTKL hanya bisa mendidik calon Aparatur Sipil Negara (ASN) saja.

Direktur Politeknik ATI Makassar Muhammad Basri menyatakan, Politeknik ATI Makassar yang notabene berada di bawah naungan Kementerian Perindustrian pun meminta agar RPP PTKL tersebut dikaji ulang.

Apalagi dalam pembahasannya, tidak melibatkan seluruh PTKL di Indonesia.

"Dalam menyusun RPP PTKL, pemrakarsa membentuk panitia antarkementerian dan atau lembaga pemerintah nonkementerian. Sehingga, dalam penyusunan awalnya, seharusnya juga melibatkan Kemdikbud Ristek, Kementerian dan Lembaga lainnya yang terkait,"kata Basri, Rabu (7/7/2021).

Hal tersebut merujuk pada Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Basri menjelaskan, hadirnya RPP PTKL ini berdasarkan hasil kajian tata kelola PTKL dari KPK. Namun, masalah yang dipaparkan dalam kajian tersebut tidak semua PTKL mengalaminya bahkan beberapa PT di bawah Kemdikbud Ristek mengalami hal serupa. Oleh karena itu, dalam memberikan rekomendasi, sebaiknya melibatkan PTKL secara menyeluruh.

"Proses pendirian dan perubahan PTKL menjadi politeknik adalah hasil kajian dan izin dari Kemdikbud Ristek. Tentu saja telah melalui proses pemenuhan persyararatan yang berlaku,"jelas Basri.

Ia menambahkan, proses tumbuh dan berkembangnya Politeknik ATI Makassar dengan tingkat animo masyarakat yang tinggi, keterserapan alumni, dan kerjasama berbagai pihak, serta prestasi lainnya adalah bentuk keterterimaan masyarakat dan industri sebagai stake holder utama.

Menurutnya, hal tersebut tidak lepas dari pembinaan yang dijalankan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kementerian Perindustrian yang senantiasa melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved