Masih Ingat Ribka Tjiptaning? Dulu Bersikeras Tolak Vaksin Covid-19, Kini Kata-katanya Sudah Beda

"Saya ingat betul itu, jangan main-main vaksin ini. Saya pertama yang bilang saya menolak vaksin, kalau dipaksa pelanggaran HAM, gak boleh maksa gitu," lanjutnya.

Ribka menyoroti perbedaan harga vaksin dari mulai yang termurah hingga yang termahal, sama halnya dengan beragam biaya rapid atau PCR test.

"Dari Maret lalu saya sudah bilang begitu ada covid ini ujung-ujungnya jualan obat jualan vaksin. Karena sekarang bukan masanya APD, nanti abis ini obat ramai, abis obat ini kan menkes jago ekonomi nih, wamennya BUMN, abis ini stunting, udah tau deh udah dipola kesehatannya."

"Saya cuma ingatin nih negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya, tidak boleh mau alasan apa saja tidak boleh," tegasnya.

Terus Kritik Jokowi

Di Komisi VII DPR RI Fraksi PDIP Ribka Tjiptaning pun masih berkomentar pedas mengkritik kebijakan pemerintah jika tidak dianggapnya tepat.

Terbaru, Ribka Tjiptaning mempertanyakan sikap Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) yang mengajak untuk memboikot produk luar negeri dan mencintai produk dalam negeri.

Ribka pun menyinggung soal kekayaan alam seperti nikel, gas dan minyak yang harus menggunakan produk dalam negeri.

Namun, kenapa vaksin Covid-19 merah putih nusantara yang justru distop oleh pemerintah?

Hal itu disampaikan Ribka saat rapat kerja dengan Menristek/BRIN Bambang Brojonegoro di Gedung DPR, Komplek Parlemen Senayan, Selasa (30/3/2021).

"Pak Jokowi dalam stetmennya di TV saya amati, sangat mendukung semua produk dalam negeri, sampai Nikel, Gas sampai minyak.

Tapi ada 1 yang enggak didukung dalam negeri, saya juga nanya nih ke mas Menteri, apakah ini juga termasuk riset vaksin merah putih nusantara," kata Ribka.

Ribka Tjiptaning kritik Presiden Jokowi soal produk dalam negeri dan vaksin covid-19." />
Anggota DPR Komisi VII Ribka Tjiptaning kritik Presiden Jokowi soal produk dalam negeri dan vaksin covid-19. (KOMPAS TV)

Ribka menjelaskan, seharusnya pengembangan vaksin merah putih didukung penuh oleh pemerintah.

Terutama, dalam mendukung inovasi dan teknologi untuk mengembangkan vaksin tersebut.