PPKM Darurat
Tanggapi Usulan Anies Baswedan Soal PPKM Sejak Mei, Ngabalin: Jangan Lagi Ada Pernyataan Sampah
Ngabalin meminta agar tak ada lagi pernyataan sampah tentang PPKM Darurat. Pemerintah sudah menetapkan pengetatan lewat PPKM Darurat
lihat foto
TRIBUNTIMUR.COM - Pernyataan Epidemolog Pandu Riono mengenai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengusulkan pengetatan aktivitas masyarakat sejak Mei lalu, direspon oleh Tenaga Agli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin.
Ngabalin meminta agar tak ada lagi pernyataan sampah tentang PPKM Darurat. Ngabalin mengatakan pemerintah sudah menetapkan pengetatan lewat PPKM Darurat.
Dengan begitu, seluruh elemen masyarakat perlu saling mendukung menyukseskan kebijakan ini.
"PPKM Darurat Jawa dan Bali sekali lagi harus menjadi konsentrasi full kita semua. Jangan lagi ruang publik diisi dengan penyataan-pernyataan sampah dan mengganggu konsentrasi kita semua pada PPKM Darurat ini," kata Ngabalin, Senin (5/7/2021).
Menurut Ngabalin, PPKM sudah berjalan dengan baik. Hanya saja, saat ini butuh kebijakan baru yang lebih ketat guna merespons lonjakan kasus Covid-19.
Menurutnya, kebijakan PPKM Darurat Jawa-Bali sudah tepat. Dia beralasan kebijakan ini ditetapkan berdasarkan kajian mendalam.
"Berdasarkan data dan karakter daerah zona merah di daerah masing-masing makanya peran pimpinan daerah sangat penting dan tahu serta ngerti tentang kabupaten/kota atau daerah masing-masing," ujarnya.
Ngabalin meminta semua pihak untuk tak lagi menarik-narik kebijakan tersebut ke arah politik. Ia meminta seluruh masyarakat untuk tidak lagi menyampaikan pernyataan yang mengotori ruang publik.
"Bukan waktunya kita saling salah-menyalahkan atau benar-membenarkan suatu kebijakan atau pandangan dan pikiran siapapun tugas dan kewajiban pemerintah jelas untuk menyelamatkan nyawa manusia Indonesia,"ucap Ngabalin.
Sebelumnya, epidemiolog Pandu Riono mengatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengusulkan pengetatan pada Mei.
Usulan itu, kata Pandu, diambil Anies usai mendengar pendapat para ahli Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.
"Akhir Mei setelah mendengarkan masukan Tim Pandemi @fkmui tentang potensial lonjakan yang dapat terjadi, @aniesbaswedan segera usulkan ke pemerintah pusat agar segera dilakukan pengetatan maksimal Jawa-Bali. Tak diterima, karena isu ekonomi. Ada KPC-PEN, tapi yang terpikir hanya PEN," tulis Pandu dalam akun Twitter @drpriono1, Sabtu (3/7).(*)
