Breaking News:

Bupati Banjarnegara

Sosok Budhi Sarwono Bupati di Jateng Tuding Covid-19 Naik Karena Permainan RS, Dokter Menanggapi

Sosok Budhi Sarwono Bupati Banjarnegara Jateng Tuding Covid-19 meningkat karena ada aroma bisnis RS dan Reaksi Ikatan Dokter Indonesia

Editor: Mansur AM
Istimewa
Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono 

Tugas tugas medis, terutama bagi pasien covid sudah dilakukan oleh petugas medis di rumah sakit, baik swasta maupun rumah sakit milik pemerintah. 

"Saya kira hal tersebut (berebut pasien) tidak lah benar. Kami sudah melakukan tugas tugas medis sebagaimana mestinya," katanya

Ia pun menjelaskan perihal mekanisme klaimuntuk pembiayaan pasien Covid 19. 

Dengan adanya klaim dari pemerintah untuk pembiayaan pasien covid 19, otomatis rumah sakit akan membiayai terlebih dahulu kebutuhan pasien, baik untuk perawatan dan obat obatan. 

Baru setelah itu, klaim diajukan ke pemerintah. Setelah diajukan, rumah sakit harus menunggu beberapa waktu sehingga ada pencairan untuk pengganti pembiayaan pasien Covid 19.

"Bahkan, selama ini rumah sakit harus membiayai terlebih dahulu, sebelum klaim dari pemerintah bisa dicairkan," katanya

Agus pun membantah adanya isu calo pasien covid. Ada kemungkinan, yang dimaksud calo itu adalah relawan yang ingin membantu, terkait prosedur rumah sakit dan lainnya.

Ia menilai masyarakat banyak yang bingung terkait porsedur pengurusan. Di situ dimungkinkan ada relawan banyak yang membantu. 

"Karena terbiasa dengan birokrasi rumah sakit tertentu, jadi merasa seperti agen pengurusan. Saya kira kalau masyarakat ikhlas minta dibantu relawan akan memudahkan pasien mendapatkan pelayanan daripada kebingungan," tandasnya

Agus berharap, kebijakan di daerah sinergi dengan kebijakan di atasnya. Sehingga tidak terjadi kebingungan di tingkat pelaksana kesehatan dan medis. 

"Kebijakannya mudah dicerna masyarakat, kami petugas medis sifatnya menolong, berapapun pasiennya," katanya.

Bantah Data Gubernur Ganjar Soal Zona Merah Covid-19

Bupati Banjarnegara membantah daerah yang dipimpinnya masuk zona merah Covid 19. 

Sebelumnya, diberitakan 25 kabupaten/kota di Jawa Tengah masuk zona merah Covid 19.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo meminta seluruh RT yang masuk zona merah agar lockdown. 

Di samping itu, ia meminta seluruh kegiatan yang mengundang keramaian ditiadakan.

Jika masyarakat masih nekat (mengadakan kegiatan), diminta untuk dibubarkan. 

Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono langsung menggelar konferensi pers untuk mengklarifikasi pemberitaan itu. 

Ia menegaskan, Kabupaten Banjarnegara sampai hari ini, Selasa (29/6/2021) masih masuk zona hijau dan kuning. 

"Banjarnegara masih masuk zona hijau dan kuning, " katanya.

Ia mengatakan, hanya ada satu RT di Kabupaten Banjarnegara yang masuk zona orange. 

Satu kampung itu pun, kata dia, berada dalam pengawasan ketat Dinas Kesehatan Banjarnegara.

Selain pengawasan yang sangat ketat, pihaknya melaksanakan pelayanan yang baik terhadap masyarakat di kampung tersebut. 

Terkait kegiatan masyarakat, Budhi tak berubah sikap.

Ia tetap mengacu pada aturan PPKM Mikro yang dikeluarkan oleh Mendagri. 

Di situ, kegiatan masyarakat boleh digelar dengan pembatasan.

Ini yang menjadi dasar Budhi untuk tetap mengizinkan warganya menggelar kegiatan massa. 

Karenanya, ia bereaksi keras ketika ada pihak-pihak yang mencoba menghalangi atau membubarkan kegiatan warganya.

Zona Merah Meluas, Ganjar Terbitkan Instruksi

Terpisah, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menerbitkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 1 Tahun 2021 tentang percepatan penanggulangan lonjakan kasus Covid-19 di Jawa Tengah.

Hal itu berdasar daerah zona merah atau berisiko tinggi penularan Covid-19 di Jawa Tengah meluas. Saat ini 25 dari total 35 kabupaten dan kota di Jateng berstatus zona merah.

"Instruksi Gubernur sudah saya kirimkan ke seluruh bupati/wali kota di Jateng. Saya minta instruksi itu benar-benar dijalankan agar lonjakan kasus Covid-19 di Jateng saat ini bisa segera dikendalikan," kata Ganjar, dalam keterangan tertulis, Selasa (29/6/2021).

Ke-25 daerah yang masuk zona merah yakni Grobogan, Demak, Jepara, Kota Semarang, Pati, Pemalang, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Sragen, Kebumen, Rembang, Wonogiri, Brebes.

Kemudian, Kendal, Batang, Kabupaten Semarang, Karanganyar, Purworejo, Kudus, Blora, Banjarnegara, Cilacap, Kabupaten Tegal, Sukoharjo, dan Kabupaten Magelang.

Sementara, 10 daerah yang tidak termasuk zona merah atau artinya termasuk dalam zona oranye atau risiko sedang yakni Kota Tegal, Banyumas, Purbalingga, Wonosobo, Temanggung, Kota Magelang, Salatiga, Solo, Boyolali dan Klaten.

Dalam Ingub tersebut, terbagi dalam dua poin. Poin pertama instruksi untuk bupati dan wali kota. Setidaknya, ada 7 perintah langsung Ganjar kepada para pimpinan daerah di Jateng.

Ingub tersebut antara lain kepala daerah wajib melakukan pembatasan total (lockdown) pada RT/RW/desa dan kelurahan yang masuk zona merah.

Lockdown dimaksud yakni membatasi mobilitas warga keluar masuk wilayah RT maksimal pukul 20.00 WIB.

Semua warga dilarang beraktivitas di luar jam itu kecuali darurat. Melarang kerumunan yang melibatkan lebih dari tiga orang.

Melarang keramaian di tempat umum dan meminta kegiatan keagamaan dilakukan secara mandiri di rumah masing-masing sampai wilayahnya tak lagi masuk zona merah.

"Pelaksanaan pembatasan total tersebut harus dijaga ketat oleh aparat desa dengan melibatkan Babinsa (TNI) dan Bhabinkamtibmas (Polri) serta Satgas Jogo Tonggo," tegasnya.

Selain itu, kepala daerah diperintahkan untuk mendorong gerakan ling lan ngelingke atau saling mengingatkan. Gerakan itu penting untuk menyadarkan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan.

"Ingatkan masyarakat untuk selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas," ujar gubernur.

Kemudian, bupati/wali kota diminta mengaktifkan call center atau hotline untuk pelayanan informasi dalam penanganan Covid-19. Setiap keluhan dan aduan dari masyarakat, harus ditangani secara cepat.

Kepala daerah harus memastikan ketersediaan obat, alat kesehatan, oksigen dan SDM tenaga kesehatan di masing-masing rumah sakit. Jumlah tempat tidur ICU dan isolasi juga harus ditingkatkan minimal 40 persen dari yang sudah tersedia saat ini.

Lalu, Ganjar meminta agar menyediakan tempat isolasi terpusat, caranya dengan memanfaatkan aset-aset pemerintah.

Percepatan vaksinasi juga perlu dilakukan dengan cara kepala daerah membuat sentra-sentra vaksinasi."Silakan bekerjasama dengan asosiasi dan komunitas untuk percepatan vaksinasi," tegas Ganjar.

Sedangkan poin kedua ditujukan kepada Kapolda Jateng, Pangdam IV Diponegoro, rektor, pimpinan instansi vertikal, pimpinan perangkat daerah, pimpinan BUMN dan BUMD di wilayah Jateng.

Semua pihak diminta untuk mendukung pelaksanaan penanganan Covid-19 di lapangan sesuai kewenangan masing-masing.

Di sisi lain,Pemerintah kembali mengumumkan telah terjadi penambahan kasus baru Covid-19 di Indonesia. Berdasarkan data Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 sejak Senin (28/6/2021) hingga Selasa (29/6/2021), ada penambahan pasien positif Covid-19 sebanyak 20.467 orang.

Dengan demikian, jumlah pasien yang terjangkit Covid-19 di Indonesia kini mencapai 2.156.465 orang terhitung sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret 2020.

Selain itu, data yang sama juga menunjukkan ada penambahan pasien sembuh sebanyak 9.645 orang. Dengan begitu, jumlah pasien sembuh dari Covid-19 kini berjumlah 1.869.606 orang.

Kendati demikian, jumlah pasien yang meninggal dunia akibat Covid-19 di Indonesia juga masih terus bertambah. Pada periode 28-29 Juni, tercatat ada penambahan pasien meninggal dunia 463 orang.

Dengan demikian, total pasien meninggal dunia akibat Covid-19 kini ada 58.024 orang. Sementara itu, pemerintah juga mencatat ada 132.732 orang suspek Covid-19 di Indonesia dan jumlah kasus aktif sebesar 228.835 orang. Kasus aktif adalah pasien yang sedang menjalani perawatan intensif di rumah sakit atau sedang menjalani isolasi mandiri. 

Tanggapan Ikatan Dokter Indonesia

Tudingan yang dilontarkan Bupati Banjarnegara itu mendapat tanggapan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Ketua IDI Banjarnegara dr Agus Ujianto membantah tudingan yang disampaikan sang bupati.

"Saya kira hal tersebut (berebut pasien) tidak lah benar. Kami sudah melakukan tugas tugas medis sebagaimana mestinya," katanya dilansir dari TribunJateng dengan artikel berjudul Bupati Banjarnegara Sebut Kasus Covid-19 Naik karena Ada Mafia Pasien, RS Kejar Biaya Perawatan

Menurutnya, dalam proses pencairan klaim itu juga tidak gampang. Sebab, RS yang merawat pasien Covid-19 harus mengeluarkan biaya terlebih dahulu.

Sementara untuk menekan laju perkembangan Covid-19 itu, lanjut Agus, sebaiknya pemerintah daerah melakukan sinergi kebijakan. Sehingga masyarakat tidak bingung terkait pelaksanaannya.(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved