Breaking News:

Tribun Sinjai

LABRAK Sebut Sinjai Darurat Korupsi, Ini Kata Wakil Bupati Andi Kartini Ottong

Wakil Bupati Sinjai, Sulawesi Selatan, Andi Kartini Ottong menanggapi aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh kelompok aktivis di Sinja

Penulis: Samsul Bahri | Editor: Suryana Anas
LABRAK
Aktivis asal Kabupaten Sinjai aksi demo di depan kantor KPK Jakarta pada Senin (2862021) 

TRIBUNSINJAI.COM, SINJAI UTARA - Wakil Bupati Sinjai, Sulawesi Selatan, Andi Kartini Ottong menanggapi aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh kelompok aktivis di Sinjai maupun di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.

Kartini mengungkapkan bahwa apa yang diaspirasikan ke Kantor Kejakasaan Negeri (Kejari) Sinjai dan ke KPK tidak masuk dalam LHP BPK RI

Kartini Ottong yang merupakan Ketua Tindak Lanjut Pemkab Sinjai menyampaikan bahwa dirinya bekerja sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (LHP BPK RI).

"Aspirasi dari LABRAK dan aktivis di Jakarta yang menyebut Sinjai Darurat Korupsi, itu tidak ada dalam LHP BPK. Jadi terkait dengan demo yang dilakukan oleh mereka itu tidak masuk dalam laporan LHP BPK," kata Kartini Ottong, Rabu (30/6/2021) di kantornya.

Oleh karena itu, Kartini berjanji akan melakukan berbagai upaya yang untuk membersihkan nama baik Kabupaten Sinjai dari aspirasi itu.

Dia mengatakan bahwa terkait temuan LHP BPK akan menindaklanjuti terkait hal tersebut.

Ia juga akan memanggil Inspektorat dan dinas-dinas terkait.

"Saya selaku ketua tim tindak lanjut tentu mengurus hal-hal terkait LHP BPK. Tentu ini terkait dengan persoalan aset-aset dan temuan dari BPK," jelasnya.

Sebelumnya Laskar Berantas Korupsi (LABRAK) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejari, Jelan Jenderal Sudirman Sinjai dan beberapa aktivis demo mendesak KPK untuk menindaklanjuti laporan mereka pada Senin (28/06/2021) lalu.

Aspirasi mereka yakni meminta pihak KPK untuk melakukan pemeriksaan penggunaan anggaran APBD dan APBN di Sinjai.

Aksi demonstrasi tersebut dengan menyuarakan Sinjai Darurat Korupsi dilakukan di Bundaran Tugu Sinjai Bersatu, Jalan Persatuan Raya dan depan Kantor Kejaksaan Negeri Sinjai.

Selain itu, aksi yang sama juga dilakukan di Halaman Gedung Komisi Pemberantasan Korup (KPK) RI di Jakarta.

Hingga berakhir aksi mereka berjalan lancar.

Sebelumnya juga muncul kelompok PMII Sinjai melakukan aksi demonstrasi 28 orang kepala desa yang melakukan studi banding diakhir masa jabatannya.

Namun aksi itu menimbulkan permasalahan baru karena oknum kepala desa menghalangi hingga memukul aktivis PMII Sinjai yang kini sedang berproses hukum di Polres Sinjai. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved