Breaking News:

Tribun Sulsel

Hingga 29 Juni, Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik Sulsel Baru 6,75%

Hingga 29 Juni, Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik Sulawesi Selatan (Sulsel) Baru 6,75%

Penulis: Muhammad Fadhly Ali | Editor: Hasriyani Latif
DJPb Sulsel
Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Sulawesi Selatan (Kanwil DJPb Sulsel) Percepatan Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik menggelar Rapat Koordinasi bersama Pemda setempat, Selasa (29/6/2021). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Sulawesi Selatan (Kanwil DJPb Sulsel) Percepatan Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik menggelar Rapat Koordinasi bersama Pemda setempat, Selasa (29/6/2021).

Acara diselenggarakan secara daring melalui aplikasi Zoom terdiri dari BPKAD lingkup Provinsj Sulsel dan Maluku, Bappelitbangda Provinsi Sulsel, Kanwil DJPb Provinsi Sulsel, Kanwil DJPb Provinsi Maluku, serta KPPN lingkup Sulawesi Selatan.

Rakor dibuka Direktur Pelaksanaan Anggaran Sudarso dengan narasumber Kasubdit Anggaran IV DJPb dan Kasubdit Dana Alokasi Khusus Fisik Sektor Pembangunan Perekonomian dan Kemaritiman DJPK.

Kepala Kanwil DJPb Sulsel Syaiful mengatakan untuk menjaga momentum perbaikan kondisi perekonomian serta mendorong pertumbuhan ekonomi Sulsel pada kuartal II 2021 ke arah positif, maka dukungan belanja pemerintah termasuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sangat diperlukan.

Sebagai Regional Chief Economist, Kanwil DJPb Provinsi Sulsel terus berupaya mewujudkan efektivitas dan akuntabilitas penyaluran Dana TKDD Tahun 2021.

"Berdasarkan data Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Omspan) realisasi DAK Fisik wilayah Sulsel sampai dengan 29 Juni 2021 baru mencapai Rp242,31 miliar atau 6,75 persen dari pagu Rp3,59 triliun," kata Syaiful dalam rilisnya ke tribun-timur.com.

Mengingat batas waktu pendaftaran kontrak di dalam aplikasi Omspan menjadi semakin dekat yakni (21/7/2021) mendatang.

"Sehingga acara rakor ini diharapkan dapat meneguhkan kembali komitmen pemda sehingga dapat mendorong percepatan penyaluran DAK Fisik," katanya.

Menurut Syaiful, terdapat beberapa tantangan penyaluran DAK Fisik yang dibahas dalam rakor, yakni proses Pengadan Barang dan Jasa, Administrasi Keuangan Daerah, Pelaksanaan Pekerjaan, Proses Pembayaran, Perda APBD, dan Review APIP.

"Khusus mengenai review APIP, pemda diingatkan kembali bahwa concern review oleh APIP hanya difokuskan pada review kesesuaian data kontrak," kata lelaki berkacamata itu.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved