Breaking News:

Tribun Politik

Syahar Minta Komisi E DPRD Sulsel Telusuri Dugaan Pelanggaran ASN Disdik Gabung Sayap Parpol

Syahar Minta Komisi E DPRD Sulsel Telusuri Dugaan Pelanggaran ASN Disdik Gabung Sayap Parpol

Penulis: Ari Maryadi | Editor: Hasriyani Latif
TRIBUN-TIMUR.COM/ARI MARYADI
Wakil Ketua DPRD Sulsel Syaharuddin Alrif 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Rivalitas Partai Golkar-Nasdem tampaknya mulai memanas jelang Pemilihan Umum Legislatif dan Pilgub Sulsel 2024.

Dua legislator dari Nasdem dan Golkar terlibat ribut-ribut dalam rapat paripurna internal di Gedung DPRD Sulsel, Rabu (23/6/2021) kemarin.

Kini Wakil Ketua I DPRD Sulsel, Syaharuddin Alrif meminta Komisi E mengecek dugaan pelanggaran seorang Koordinator Pengawas (Korwas) SMA/SMK Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel Mulyono Caco gabung organisasi sayap partai politik.

Syahar meminta Komisi E melakukan pengecekan ke Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel sebagai instansi Mulyono Caco.

Komisi E DPRD Sulsel merupakan alat kelengkapan dewan yang mengurusi pendidikan.

"Saya minta Komisi E melakukan pengecekan di dinas pendidikan apa benar atau tidak. Kita minta komisi e tanya ke BKD aturan ASN-nya. Saya sudah tanya nanti komisi E tindaklanjuti," kata Syahar saat dihubungi tribun-timur.com, Jumat (25/6/2021).

Sesuai aturan, PNS atau ASN (Aparatur Sipil Negara), dilarang terlibat dalam politik praktis, termasuk menghadiri kegiatan partai politik

Salah satu aturan yang memuat larangan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Pasal 9 ayat (2) UU ASN berbunyi, "Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik."

Demi menjaga netralitas, PNS juga dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved