Penjelasan Pakar Pendidikan UNM Soal Korwas SMA/SMK Hadiri Acara Partai Golkar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pakar Pendidikan Universitas Negeri Makassar, Abdullah Pandang turut menanggapi Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pendidikan Sulsel, Muliono Caco yang diduga menjadi bagian organisasi sayap Partai Golkar, SOKSI.

Kata Abdullah Pandang, perlu ditelusuri dengan baik keterlibatan ASN tersebut.

Jika benar ada andil dalam organisasi sayap partai, maka ia sudah menyalahi kode etiknya sebagai tenaga pendidikan.

Abdullah menyebut, netralitasnya sebagai ASN khususnya tenaga kependidikan sudah hilang.

Karena itu, ia sangat menyayangkan jika hal itu benar adanya. 

"Dari sisi aturan kepegawaian tentu ada risiko dari perbuatan yang dilakukan. Sangat disayangkan," ucap Abdullah Pandang lewat sambungan telepon kepada Tribun Timur, Jumat (25/6/2021) malam.

Dosen Fakultas Ilmu Pendidikan UNM ini, menjelaskan, ada banyak motif yang menyebabkan ASN terjun ke ranah politik.

Utamanya soal jabatan-jabatan yang strategis. 

Apalagi, promosi karir masih sangat dipengaruhi pertimbangan politik. 

"Pengambil keputusan kan ada kaitannya dengan partai, mungkin dia (Muliono) lihat dari sisi itu," paparnya.

Untuk posisi seorang Korwas, pengembangan karirnya kedepan yakni sebagai kepala sekolah, kepala seksi, dan dinas pendidikan.

Tidak bisa dipungkiri, banyak orang mau mengembangkan diri, terlihat punya power namun mewujudkan dengan cara yang kurang tepat 

"Kalau lewat jalur ini (partai) mungkin lebih mudah meskipun risikonya bermasalah, biasanya seperti itu," tuturnya.

Abdullah menganggap Muliono terjebak dengan tindakannya sendiri. 

"Kadang orang seringkali terjebak dengan pilihannya. Untuk menduduki jabatan tertentu orang harus mengambil jalan lain walaupun dari sisi aturan Kepegawaian ada resikonya," paparnya. (*).