Anggota Komisi E Sesalkan Korwas SMA/SMK Sulsel Ikuti Pertemuan Partai Golkar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Anggota Komisi E DPRD Sulsel Ismail Bachtiar menyesalkan sikap seorang ASN Dinas Pendidikan Sulsel yang ikut pertemuan partai politik.

Ismail menilai, seorang penyelenggara pemerintahan di sektor pendidikan tidak etis hadir pertemuan partai politik.

"Kita sesalkan karena dia penyelenggara pemerintahan di sektor pendidikan sangat sensitif kalau ngobrol politik. Sekolah dan masjid tidak boleh ada unsur politik terlebih dia adalah ASN," kata Ismail saat dihubungi Tribun Timur, Kamis (24/6/2021) malam.

Beredar foto seorang pegawai negeri sipil hadir dalam kegiatan Partai Golkar Sulawesi Selatan.

Penelusuran Tribun Timur, PNS tersebut diduga seorang Koordinator Pengawas (Korwas) SMA/SMK Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel. Namanya diduga Mulyono Caco.

Ia tampak hadir di Kantor DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan, Jl Ammanagappa Kota Makassar.

Ismail mengatakan foto pertemuan partai politik itu sudah masuk dalam obrolan di Komisi E DPRD Sulsel yang mengurusi pendidikan.

"Sudah masuk dalam obrolan komisi. Ini ASN jelas dalam aturan kode etik tidak boleh melakukan politik praktis," tegas Ismail.

Legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu mengatakan Komisi E akan meminta klarifikasi kepada ASN tersebut untuk dimintai penjelasan maksud dan kehadirannya dalam pertemuan partai politik tersebut.

"Tapi tentu kita junjung asas praduga tak bersalah, kita mau minta klarifikasi dalam rangka apa datang ke situ, kita tidak boleh langsung memberikan judge," katanya.

Sementara Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Imran Jausy, mengatakan, Mulyono Caco akan dimintai klarifikasi mengenai foto tersebut.

Kalau terbukti, Jausy mengatakan Mulyono Caco akan diberikan sanksi atas perbuatannya.

"Kita panggil besok klarifikasi. Kalau terbukti, akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku," kata Imran saat dihubungi wartawan, Kamis (24/6/2021).

Sementara itu, Kasubag Umum, Kepegawaian, dan Hukum Disdik Sulsel, Muhammad Hazairin, mengatakan belum ada laporan mengenai dugaan Mulyono Caco terlibat politik praktis. 

Hazairin mengatakan, Dinas Pendidikan Sulsel juga belum membahas hal tersebut di lingkup internal.