Ketua DPRD dan Plt Gubernur Sulsel Damaikan Syaharuddin Alrif - Arfandy Idris

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ada pemandangan menarik usai rapat paripurna di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Sulsel Jl Urip Sumoharjo Makassar, Kamis (24/6/2021).

Dua legislator yang sempat bersitegang Syaharuddin Alrif dan Arfandy Idris terlihat berpelukan.

Keduanya didamaikan Ketua DPRD Andi Ina Kartika Sari dan Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman di penghujung rapat paripurna Kamis siang.

Sebelumnya, Andi Ina mengakhiri rapat dengan pantun. Dimana pantunnya, menyoal sebuah persaudaraan.

Usai mengetuk palu tanda rapat paripurna usai, ia mengajak Syaharuddin dan Arfandy ke depan meja pimpinan.

Bersama Plt Gubernur dan beberapa pimpinan OPD dan anggota dewan berfoto bersama, sembari memegang tangan.

Setelah itu, Andi Ina merangkul Syaharuddin dan Arfandy.

Kemudian keduanya berpelukan dan salam komando

"Amanmi toh," kata Andi Ina.

Seperti diketahui, Keduanya kembali hadir pada rapat paripurna terbuka untuk umum di Ruang Paripurna, Kamis (24/6/2021).

Syaharuddin hadir dengan jas abu-abu dalaman kemeja putih, dan masker putih

Sementara Arfandi dengan kemeja lengan pendek, dengan masker kuning.

Legislator Nasdem Sulsel Syaharuddin duduk di meja pimpinan DPRD bersama pimpinan lainnya.

Sementara Legislator Golkar Sulsel Arfandy berada di sebelah kanan dengan anggota fraksi Golkar.

Syaharuddin lebih dulu masuk, Arfandy masuk saat Ketua DPRD Sulsel Ina Kartika Sari telah membuka rapat paripurna sekitar pukul 13.29 Wita.

Agenda rapat paripurna dijadwalkan pukul 13.00 Wita.

Sekitar 45 anggota dewan sudah meneken absensi menandakan, rapat paripurna kuorum.

Rapat membahas terkait Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020.

Selain itu juga membahas beberapa ranperda inisiatif dari DPRD Sulsel

Hadir Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman beserta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Saat berita ini dikirim, Andi Sudirman masih membaca laporan terkait Ranperda Pertanggung Jawaban APBD Sulsel Tahun Anggaran 2020.

Seperti diketahui, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) melalui Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD) Sulsel tahun anggaran 2020.(aly)