Breaking News:

Tribun Sulsel

Masih Ada 26 Desa di Sulsel Belum Ajukan Permintaan Penyaluran Dana Desa Tahap I

Masih Ada 26 Desa di Sulsel Belum Ajukan Permintaan Penyaluran Dana Desa Tahap I

Penulis: Muhammad Fadhly Ali | Editor: Hasriyani Latif
saldy/tribun-timur.com
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sulsel Sukarniaty Kondolele 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Data dari Kantor Wilayah Direktorar Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan (Kanwil Ditjen DJPb Sulsel) hingga Rabu (15/6/2021), realisasi dana desa di Sulsel sudah mencapai Rp 892,25 miliar atau senilai 37,6 persen dari pagu Rp 2,37 triliun.

Angka itu mengalami perlambatan 7,75 persen dari realisasi tahun sebelumnya pada periode yang sama year on year (yoy) mencapai 45,35 persen.

Lima daerah dengan persentase realisasi dana desa tertinggi adalah Sidrap 47,02 persen dari pagu dana desa Rp 67,71 miliar, diikuti Bone 45,61persen, Bulukumba 42,54 persen, Gowa 42,48 persen dan Barru 41,91 persen.

Namun, dari capaian tersebut, data DJPb Sulsel mencatat ada 26 desa yang belum mengajukan permintaan penyaluran Dana Desa Tahap I.

Detailnya, 11 desa dari Luwu, 7 desa dari Selayar, 2 desa dari Wajo, serta masing-masing 1 desa dari Bone, Pinrang, Luwu Timur, Luwu Utara, Tana Toraja dan Toraja Utara.

Kepala Kanwil DJPb Sulsel Syaiful mengharapkan adanya upaya dari pemerintah daerah untuk segera mengajukan permintaan penyaluran agar manfaat dana desa dapat segera dirasakan oleh masyarakat.

"Kita berharap di penghujung semester I ini Pemerintah Kabupaten berkoordinasi dengan desa untuk dapat segera mengajukan permintaan penyaluran Dana Desa ke KPPN,” ujar Syaiful via rilis yang diterima tribun-timur.com, Rabu (23/6/2021).

DJPb Sulsel telah melakukan upaya percepatan realisasi Dana Desa dengan melaksanakan Rapat Koordinasi bersama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

“Sinergi dan komitmen dengan beberapa kepala daerah di Sulsel untuk melaksanakan tata kelola keuangan yang lebih baik serta pembinaan terhadap desa-desa yang perlu perhatian khusus telah kita lakukan,” katanya.

Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sulsel, Sukarniaty Kondolele merespon terkait perlambatan realisasi Dana Desa di Sulsel secata tahunan tersebut.

"Secara umum perlambatan terjadi karena kondisi Covid-19 yang terjadi di semua daerah secara masif. Hal ini terlihat dari data realisasi saat ini 37,60 persen dibanding tahun sebelumnya 45,35 persen (yoy)," katanya via WhatsApp belum lama ini.

Selain itu, lanjut dia, adanya perubahan regulasi terhadap penggunaan dana desa tahun 2021, sehingga dilakukan penyesuaian regulasi dan mekanisme penyaluran dan penggunaan dana desa.

"Pemprov Sulsel senantiasa melakukan pembinaan serta penguatan terkhusus pada program prioritas misalnya, yang terkait dengan pemulihan ekonomi masyarakat pedesaan," katanya.

"Juga pendampingan terhadap tataran regulasi, serta aspek pembangunan desa itu sendiri serta monitoring atau pemantauan terhadap plaksanaannya," katanya.(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved