Breaking News:

Tribun Wajo

Serahkan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2020, Bupati Wajo Target Pertahankan WTP

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo menggelar rapat paripurna, Senin (21/6/2021) siang.

Penulis: Hardiansyah Abdi Gunawan | Editor: Sudirman
TRIBUN-TIMUR.COM/HARDIANSYAH
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo menggelar rapat paripurna, Senin (21/6/2021) siang. 

TRIBUNWAJO.COM, SENGKANG - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo menggelar rapat paripurna, Senin (21/6/2021) siang.

Rapat paripurna dihadiri Bupati Wajo, Amran Mahmud dengan agenda penyerahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wajo TA 2020.

Amran Mahmud menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Wajo yang telah memberikan dukungan dan kerja sama yang baik, dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sepanjang 2020 lalu.

"Rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga pilar utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif," katanya.

Diketahui, seluruh kegiatan dalam manajemen keuangan daerah yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Hal itu mutlak dijalankan oleh pemerintah daerah, diawali dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan.

Pada pelaksanaannya, Amran Mahmud mengatakan, pengelolaan keuangan daerah dilakukan dalam satu sistem yang terintegrasi.

Serta tertuang dalam dokumen APBD yang tiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah tentang APBD, guna menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. 

"Akhirnya, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD dengan peraturan daerah," katanya.

Lebih lanjut, raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dapat dipertahankan enam tahun berturut-turut sejak tahun 2015, menjadi perhatian Amran Mahmud.

"Ini merupakan WTP kedelapan kalinya untuk Wajo. Mudah-mudahan di tahun akan datang dapat terus dipertahankan," kata Ketua DPD PAN Wajo itu.

Penghargaan tersebut, sambung Amran, adalah kerja keras dan kerja sama semua OPD dan pihak yang terkait serta sinergitas Pemerintah Daerah bersama DPRD.

"Saya mengharapkan semoga hal ini tetap dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan kualitasnya," sambungnya.

Berdasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 320 ayat (1) bahwa, kepala daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diaudit oleh BPK paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Rapat paripurna itu dipimpin Ketua DPRD Wajo, Andi Muhammad Alauddin Palaguna, dan dihadiri sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemkab Wajo.

Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved