Breaking News:

Tribun Bone

Bappeda Bone Sasar 372 Desa Ikut Program Gerakan Lisu Massikola

Untuk mendukung keberlanjutan inovasi maka disusun beberapa regulasi sebagai payung hukum pelaksanaan inovasi diantaranya

Penulis: Siti Aminah | Editor: Imam Wahyudi
TRIBUN TIMUR/SITI AMINAH
Kepala Bappeda Kabupaten Bone beserta rombongan saat berkunjung ke Tribun Timur, Jalan Cendrawasih, Makassar Senin (21/6/2021) sore. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Setelah berhasil menerapkan inovasi 'Gerakan Lisu Massikola' di lima desa, kini Bappeda Kabupaten Bone mencanangkan inovasi tersebut di 333 sesa se-Kabupaten Bone.

Saat berkunjung ke Redaksi Tribun Timur, Senin (21/6/2021) sore, Kepala Bappeda Bone, Ade Fariq Ashar, membeberkan, inovasi Gerakan Lisu Massikola sukses mengatasi putus sekolah, tidak sekolah dan tidak lanjut sekolah.

Inovasi tersebut sebelumnya telah dicanangkan di lima desa di Bone, yakni di Desa Lilina Ajangale, Malimongeng, Lamuru, Welado, dan Abbumpungeng.

Selanjutnya, kata Ade Fariq Ashar pada tahun 2018, pemerintah kabupaten menjadikan model ini sebagai program prioritas dan dijabarkan pada RPJMD periode 2018 – 2023.

"Berdasarkan pengalaman tersebut, tim melakukan advokasi ke desa lain untuk melakukan hal yang sama," paparnya.

Pada tahun 2019, Bupati Bone membuat surat edaran ke seluruh camat, desa dan kelurahan (372 desa/kelurahan) untuk memastikan program Gemar Limas sebagai program prioritas pada penganggaran desa. 

Hingga pada tahun 2020, sebanyak 20 desa yang sudah mengembangkan secara terbatas dan sebanyak 6428 anak sudah dikembalikan ke sekolah. 

Dengan begitu, dua tahun berjalan, inovasi ini kurang lebih 8648 anak di Bone yang putus sekolah akhirnya kembali sekolah. Baik melalui sekolah formal maupun nonformal.

"Sasarannya, setiap desa atau kelurahan memastikan mengembalikan anak atau remaja bersekolah sebanyak 15-20 orang setiap tahunnya. Jadi bisa dibayangkan kalau 372 desa ada 15 orang yang kita kembalikan ke sekolah," jelasnya.

Untuk mendukung keberlanjutan inovasi maka disusun beberapa regulasi sebagai payung hukum pelaksanaan inovasi diantaranya, Perbup, Surat edaran, Surat Keputusan dan regulasi lainnya.

Misalnya, Perdes tentang Desa Tuntas Wajar Dikdas 9 Tahun dan Keputusan Kepala desa tentang Forum masyarakat peduli Pendidikan serta mengalokasikan anggaran bantuan beasiswa, transport, biaya rapat koordinasi, operasional FMPP melalui APBDesa.

Program ini dilaksanakan berkolaborasi dengan komponen di desa seperti TNI, POLRI, kepala dusun, tokoh masyarakat dan pemuda lainnya dalam mengembalikan anak ke sekolah. 

Sekadar informasi, inovasi program Gerakan Lisu Massikola merupakan istilah dalam Bahasa Bugis yang artinya upaya mengembalikan anak ke sekolah.

"Alhamdulilah dengan inovasi Lisu Massikola ini bisa membantu anak-anak atau remaja mendapatkan pendidikan yang layak, mulai SD, SMP, SMA," sebutnya.

Inovasi ini mengusung pendekatan pembangunan berbasis kearifan lokal, dimana masyarakat/orang tua yang ada di daerah pedesaan masih sangat menjunjung tinggi budaya lokal. 

Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved