Pilgub Sulsel Tanpa Nurdin Abdullah, PDIP Ingin Kawal Sudirman Sulaiman

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Meski pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2024 masih tiga tahun lagi, sejumlah nama disebut-sebut berpeluang jadi bintang baru.

Apalagi Pilgub Sulsel 2024 berpeluang tanpa kehadiran petahana Nurdin Abdullah. 

Mantan bupati Bantaeng dua periode itu masih menjalani kasus hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Peluang tokoh-tokoh terbuka baru terbuka bertarung di Pilgub Sulsel 2024.

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Sulawesi Selatan (PDIP Sulsel) menyampaikan ingin fokus mengawal pemerintahan Andi Sudirman Sulaiman.

Sekretaris DPD PDIP Sulsel Rudy Pieter Goni mengatakan partainya fokus mengambil peran mendukung Sudirman Sulaiman mewujudkan visi misi dan RPJMD 2018-2023.

PDIP Perjuangan adalah partai pengusung pasangan Prof Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman dalam Pilgub Sulsel 2018 lalu.

"Kami sama-sama Pak Andi Sudirman Sulaiman yang merupakan usungan kami. Tidak alasan itu pisah jalan," kata Rudy saat dihubungi Tribun Timur, Kamis (17/6/2021).

Rudy mengatakan PDIP Sulsel tidak punya pikiran pisah jalan dengan Sudirman Sulaiman meski tanpa Nurdin Abdullah.

Rudy menyampaikan, PDIP sebagai parpol pengusung wajib mensuport dan mendukung Pemprov Sulsel di bawah kendali Sudirman Sulaiman, baik diminta atau pun tidak oleh Plt Gubernur Sulsel.

Ditanya kesiapan Pilgub Sulsel 2024, Rudy mengatakan PDIP belum mau membahas terlalu dini kontestasi tersebut.

Rudy juga enggan membahas peluang mengusung kembali Andi Sudirman Sulaiman, atau mengusung kader sendiri.

Menurutnya, Pilgub dan Pilkada serentak 2024 masih sangat jauh dan dinamis dibahas di tahun 2021.

"Kami saat ini fokus berpikir dan bertindak untuk bersama rakyat menghadapi pandemi covid 19. Itu yg sangat prioritas," katanya. 

"Untuk itu kesolidan dan keterpaduan langkah gerak strukrur partai di semua tingkatan harus bersama," kata Rudy.

PDIP Sulsel saat ini mengontrol delapan kursi parlemen DPRD Sulsel.

Komisi II DPR RI telah menyusun desain pemilihan umum legislatif, presiden, dan pilkada serentak 2024.

Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan dan pemilihan kepala daerah (pilkada) kabupaten kota akan digelar pada 27 November 2024 mendatang.

Sementara pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden Rabu 28 Februari 2024 atau lebih cepat dibanding gelaran pemilu 2019 lalu.

Pilkada serentak 2024 akan menggunakan kendaraan capaian partai politik dalam pileg Februari 2024.

Artinya kemenangan Partai Golkar dalam Pileg Sulsel 2019 lalu tidak dapat menjadi kendaraan bagi beringin bertarung Pilgub Sulsel 2024.

Saat ini Golkar mengontrol 13 kursi DPRD Sulsel, disusul Nasdem 12 kursi, Gerindra 11 kursi, Demokrat 10 kursi, PKS, PKB, dan PDIP 8 kursi.

PAN 7 kursi, PPP 6 kursi, lalu Perindo dan Hanura masing-masing 1 kursi. 

Pengamat politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Firdaus Muhammad mengatakan, Pileg Februari 2024 akan menjadi ajang pembuktian pengaruh ketua-ketua partai menghadapi Pilgub Sulsel 2024.

Firdaus mengatakan kontestasi pileg menjadi ajang adu kekuatan mesin partai dan jaringan politik ke akar rumput.

"Desain pemilu dan pilkada 2024 tersebut menggunakan hasil pileg sebagai ajang pembuktian ketua-ketua partai serta kekuatan mesin partai menghadapi agenda politik berikutnya," kata Firdaus saat dihubungi Tribun Timur, Selasa (15/6/2021).

Firdaus mengatakan agenda politik monumental yakni Pilgub Sulsel yang jadi ajang pembuktian ketua partai untuk maju Pilgub Sulsel.

Menurutnya, pengaruh ketua partai dalam mobilisasi kader menangkan pileg jadi modal politiknya maju Pilgub Sulsel. 

Laporan Kontributor TribunMakassar.com @bungari95