Breaking News:

Tribun Sulsel

Pemprov Sulsel Rakor Pengelolaan Barang Milik Daerah, Target Raih Kembali WTP

Sekprov Sulsel menyampaikan, pelaksanaan rakor pengelolaan barang milik daerah ini merupakan salah satu langkah strategis Pemprov Sulsel

Penulis: Muhammad Fadhly Ali | Editor: Suryana Anas
IG BKAD Sulsel
Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Barang Milik Daerah dibuka oleh Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Abdul Hayat Gani di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (15/6/2021) siang. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulawesi Selatan Muhammad Rasyid menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Rakor tersebut digelar sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2021.

Rakor dibuka oleh Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Abdul Hayat Gani di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (15/6/2021) siang.

Dalam sambutannya, Abdul Hayat Gani, menyampaikan, pelaksanaan rakor pengelolaan barang milik daerah ini merupakan salah satu langkah strategis Pemprov Sulsel.

Tidak lain untuk penyempurnaan serta mendukung dan terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.

Menurutnya, Pemprov Sulsel berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pengelolaan barang milik daerah yang bersih dan akuntabel.

Hal ini dapat tercapai jika terjalin dukungan dan sinergitas dari seluruh komponen stakeholder yang terkait, dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.

"Sudah menjadi sebuah tuntutan di era transparansi, sehingga pemerintah daerah melakukan pengelolaan barang milik daerah yang lancar, tertib dan akuntabel," ujarnya dilansir akun Instagram @bkadsulsel, Rabu (16/6/2021).

Untuk itu, diharapkan selesai kegiatan Rakor ini, menjadi solusi guna menyelesaikan permasalahan dalam pengelolaan barang milik daerah yang ada selama ini.

"Semoga materi yang diperoleh pada Rakor ini, dapat dilaksanakan dan diaplikasikan pada perangkat kerja masing-masing sehingga dapat menyajikan barang milik daerah untuk dapat meraih kembali predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat tercapai," harapnya

Hadir dalam rapat tersebut Direktur BUMN, BLUD, dan Barang Milik Daerah Budi Santoso, Kasubdit Barang Milik Daerah Wilayah I Amanah.

Beberapa para Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah, Kasubag Umum Kepegawaian, dan Pengurus Barang Lingkup Pemprov Sulsel.

Direktur BUMN, BLUD, dan Barang Milik Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Budi Santoso mengatakan pencatatan aset ini penting untuk mengamankan aset.

Sehingga tidak bergeser kepemilikan serta pemanfaatannya bisa digeser pada OPD yang membutuhkan.

"Itu jika memang aset tersebut tidak digunakan pada OPD sebelumnya," jelasnya. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved