Breaking News:

Komisi Pemberantasan Korupsi

Firli Bahuri Penuhi Panggilan Komnas HAM, Mahasiswa: Kami Sadar Pelemahan KPK Tak Hanya Kali Ini

Mereka berunjuk rasa terkait polemik asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang berujung pada pemecatan puluhan pegawai KPK.

Editor: Muh. Irham
KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMAN
Logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK. 

Jadi minggu kemarin kami mengirimkan dua surat satu surat panggilan dan satu surat respon atas pertanyaan," Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menjelaskan, Selasa (15/6/2021).

Anam mengatakan pimpinan KPK bersedia memenuhi panggilan Komnas HAM untuk diklarifikasi terkait dugan pelanggaran dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Firli Bahuri dkk dipastikan menyambangi hari ini.

"Jadi Kamis besok kolega kami, KPK akan datang, akan mempersiapkan apa saja yang memang dibutuhkan untuk proses pendalaman, proses informasi, proses klarifikasi, dan mungkin juga akan disiapkan oleh teman-teman KPK proses penjelasan yang lebih komprehensif," kata Anam.

"Terjadi dialog antara kami, Komnas HAM saya sendiri sama Pak Gatot sama tim lain dengan biro hukum KPK. Terus disepakati soal waktu, saya ulangi lagi disepakati soal waktu, waktunya hari kamis jamnya belum ditentukan. Apa saja yang perlu disiapkan sudah kami jelaskan, konteks pemanggilan sudah kami jelaskan," tambahnya.

Anam mengharapkan pihaknya bisa menggali keterangan terkait polemik peleksanaan TWK.Hal ini juga sekaligus untuk mengklarifikasi data-data yang didapat Komnas HAM dari sejumlah pihak, termasuk pihak pelapor yakni 75 pegawai KPK yang gagal TWK.

"Semoga pertemuan tersebut pengambilan keterangan benar-benar terjadi. Kami di Komnas HAM mendapatkan informasi yang banyak, itu harapannya, dan mendapatkan klarifikasi yang banyak itu harapan mendapatkan penjelasan yang lebih konperhensif itu juga harapannya," ucap Anam.

Sementara itu, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri membenarkan Kepala Biro Hukum dan Plt Kepala Bagian Litigasi KPK telah mendatangi Komnas HAM.

"Kedatangan tersebut diterima oleh Choirul Anam selaku Komisioner, Kepala Biro Hukum Penyelidikan dan Pemantauan, serta Fungsional Penyelidik Komnas HAM," kata Ali.

Ali menyampaikan, Komnas HAM telah memberi penjelasan informasi yang diperlukan terkait aspek HAM yang akan dikonfirmasi, dalam proses TWK. Dia menyebut, penjelasan inilah yang sebelumnya tidak tertuang dalam surat balasan Komnas HAM kepada KPK.

"KPK selanjutnya akan membahas dan menyiapkan Informasi yang diperlukan komnas HAM dimaksud," ujar Ali.

Juru bicara KPK bidang penindakan ini menuturkan, koordinasi dan komunikasi yang baik ini, sebagai bentuk komitmen KPK menghormati tupoksi Komnas HAM. "Sekaligus untuk memperoleh gambaran informasi yang dibutuhkan Komnas HAM," tutur Ali. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved