Ditanya Soal Mutasi Lingkup Pemprov Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman: Tanya BKD

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pelaksana Tugas Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman membenarkan kunjungannya ke Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Senin (14/6/2021) lalu.

"Ia selalu kita koordinasi, kalau beliau (Mendagri Tito Karnavian) tidak ke sini, kami yang ke sana," ujar Andi Sudirman ditemui usai melantik Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Sulsel di Kantor Gubernur Sulsel Jl Urip Sumoharjo Makassar, Rabu (16/6/2021) pagi.

Namun, saat ditanya apa yang dibahas dengan Mendagri, Andi Sudirman tak menjawab.

"Soal itu tanya BKD (Badan Kepegawaian Daerah)," katanya.

Dikonfirmasi terkait kunjungan tersebut, Kepala BKD Imran Jausi tak tahu apa yang dibahas.

"Saya cuma menemani Pak Plt Gubernur sampai di ruang tungguji, beliau (Andi Sudirman) yang masuk ketemu Mendagri," jelasnya belum lama ini.

Ditanya apakah proses job fit pejabat eselon II lingkup Pemprov Sulsel akan dilangsungkan? Imran menjawab singkat.

"Belum, nanti saya kabari kalau dimulai," jelasnya.

Seperti diketahui, ada 13 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sulsel yang dipimpin oleh Pelaksana Tugas.

"Iya saat ini ada 13 OPD. Enam dinas, empat biro, satu badan dan satu inspektorat," kata Imran via pesan WhatsApp, Rabu (2/6/2021) lalu.

Seperti diketahui, Plt Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Andi Darmawan Bintang yang juga Kadis Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Kadisnakertrans).

Lalu, Plt Kepala Inspektorat yakni Sulkaf S Latief yang juga Staf Ahli.

Kemudian Plt Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Hasan Ambarala yang juga Staf Ahli.

Untuk Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dijabat Sukarniaty Kondolele yang juga Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Sementara, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dijabat Hasbih Nur yang juga sebagai staf ahli.

Lalu Plt Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (DPK) Hardi, Plt Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) dijabat Taufik.

Kemudian Plt Kepala Biro Administasi Pimpinan (Adpim) dijabat Arlan Razak, Plt Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) djabat Erniwati Thamrin.

Untuk Plt Kepala Biro Hukum dan HAM dijabat Idris, Plt Kepala Biro Pemerintahan dijabat Ennywati, Plt Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas) Andi Bakti Haruni.

Dan untuk Plt Dirut Rumah Sakit Umum (RSU) Haji dijabat Andi Mappatoba yang juga staf ahli.

Terkait pengangkatan pimpinan definitif di 13 OPD tersebut, BKD Sulsel menunggu arahan pimpinan.

"Kami masih menunggu arahan dari pimpinan. Biasanya memang diawali dulu dengan job fit, baru seleksi terbuka," ujarnya.

"Kalau job fit memang harus ada pansel (panitia seleksi) tapi sampai saat ini belum ditetapkan orangnya," jelasnya.

Meski hanya 13 OPD yang dipimpin Plt, namun tidak menutup kemungkinan, pejabat definitif juga akan dimutasi.

"Memang di mungkinkan, namun harus dipastikan sudah lebih 1 tahun dalam JPT (Jabatan Pimpinan Tinggi) tersebut," kata Imran.

OPD di Sulsel yang Pimpinannya diisi Pelaksana Tugas

1. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda)
2. Inspektorat
3. Dinas Sosial (Dinsos)
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)
5. Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
6. Dinas Perikanan dan Kelautan (DPK)
7. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH)
8. Biro Administasi Pimpinan (Adpim)
9. Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra)
10. Biro Hukum dan HAM (Kum-HAM)
11. Biro Pemerintahan
12. Biro Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas)
13. Dirut RSU Haji.(*