Misnah M Attas Sebut Perempuan Bisa Bangun Negara Lewat Pintu Pemilu

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Perempuan memiliki peluang untuk terjun ke dunia politik.

Para perempuan punya kesempatan untuk membangun negara melalui pintu pemilu.

Begitu pernyataan Komisioner KPU Sulsel, Misnah M Attas saat jadi pembicara di Women Talk yang diselenggarakan Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP) dan disiarkan secara langsung di YouTube chanel Tribun Timur, Selasa (15/6/2021) siang.

Dalam pelaksanaan pemilihan legislatif, ada ruang yang diberikan kepada kaum hawa untuk terjun berkontestasi, paling sedikit 30 persen.

Sepanjang menapaki karier di KPU, Misnah mengaku tidak pernah menemui adanya kekurangan keterwakilan perempuan yang diajukan masing-masing parpol.

Artinya, semangat perempuan untuk berpemilu semakin tinggi. 

Alhasil, semakin banyak perempuan yang berhasil duduk di kursi parlemen, menyuarakan suara rakyat utamanya perempuan.

"Kita ketahui bahwa ada pintu pencalonan yang mengharuskan perempuan diberikan porsi paling sedikit 30 persen dari tiap daerah pemilu yang disertakan semua parpol, dan kalau itu tidak terpenuhi, bisa saja parpol digugurkan pencalonannya dalam pemilu atau pileg," jelasnya.

Dalam ngobrol virtual ini, Misnah juga menyampaikan bagaimana kerja-kerja di KPU, khususnya bagi para perempuan.

Baginya, menjadi bagian dari KPU menjadi salah satu tantangan. 

Sekaligus memberikan pembuktian bahwa bukan karena jenis kelamin, laki-laki atau perempuan tapi semua memiliki potensi yang sama untuk bekerja di bidang apapun. Istilahnya, kesetaraan gender.

"Bukan karena jenis kelamin, laki-laki peremluan tapi semua memiki potensi yang sama bekerja di bidang apapun," jelasnya.

Bekerja di KPU tidak mudah. Menurutnya butuh energi yang ekstra. Apalagi, menjelang pemilu, kondisi fisik harus dipersiapkan dengan kuat.

Namun, alasan itu tak menyurutkan niat para perempuan untuk bergabung menjadi panitia penyelenggara pemilu.

Dari waktu ke waktu, semakin banyak pula perempuan yang bergabung untuk menyukseskan gelaran politik.

"Kalau membandingkan peminat orang mau bekerja di KPU perempuan banyak, apalagi di daerah penyelenggara adhoc kita seringkali mendapati ada sebuah desa atau kelurahan ada PPK yang anggota nya perempuan dan mereka bisa mengerjakan tugasnya," paparnya.(*)