ICW Temukan Kejanggalan Pemangkasan Vonis Jaksa Pinangki, KY dan Pengawas MA Diminta Turun Tangan

ICW temukan kejanggalan pemangkasan vonis Jaksa Pinangki, KY dan Pengawas MA turun tangan

Editor: Ansar
DOK PRIBADI
Jaksa Pinangki Sirna Malasari- ICW temukan kejanggalan pemangkasan vonis Jaksa Pinangki, KY dan Pengawas MA turun tangan 

TRIBUN-TIMUR.COM - Pemangkasan hukuman penjara yang dialami jaksa Pinangki Sirna Malasari menuai sorotan.

Bagaimana tidak, Pinangki divonis 10 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta.

Pinangki kemudian banding di Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. Permohonannya dikabulkan.

Dari 10 tahun vonis penjara kini dipangkas 6 tahun dan menjadi 4 tahun penjara.

Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pengawas Mahkamah Agung menelusuri kejanggalan keputusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memangkas vonis hukuman Pinangki.

Pinangki merupakan terdakwa pengurusan fatwa bebas MA untuk terpidana kasus Bank Bali, Djoko S Tjandra.

Saat terlibat dalam perkara itu, Pinangki berprofesi sebagai jaksa dan menjabat Kepala Subbagian Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan.

"ICW merekomendasikan agar Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung menelusuri kejanggalan di balik putusan tersebut," kata anggota Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Selasa (15/6/2021).

Menurut dia, putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memangkas hukuman Pinangki hingga lebih dari separuhnya benar-benar keterlaluan.

Vonis 10 tahun penjara yang telah dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tinggi Pidana Korupsi Jakarta, dipangkas majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjadi empat tahun penjara.

Kurnia mengatakan, seharusnya hukuman terhadap Pinangki diperberat, karena ia merupakan seorang jaksa.

Selain itu, lanjut Kurnia, Pinangki melakukan tiga kejahatan sekaligus, yaitu korupsi suap, pencucian uang, dan pemufakatan jahat.

"Putusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap jaksa Pinangki Sirna Malasari sudah benar-benar keterlaluan. Betapa tidak, Pinangki semestinya dihukum lebih berat, 20 tahun atau seumur hidup, bukan justru dipangkas dari 10 tahun menjadi empat tahun penjara," ujar dia.

Ia berpendapat, hal ini memperlihatkan secara jelas bahwa lembaga penegak hukum tidak berpihak pada upaya pemberantasan korupsi.

Halaman
123
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved