17 Ribu Honorer Pemprov Sulsel dan Pekerja Keagamaan Bakal Dapat Jaminan Kerja dan Kematian

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Badan Pengelola Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) Wilayah Sulawesi dan Maluku (Sulama), bertandang ke Kantor Gubernur Sulsel Jl Urip Sumoharjo Makassar, Selasa (15/6/2021).

Hadir Asisten Deputi Bidang Kepesertaan BPJamsostek Kanwil Sulama Alias Muis.

Ia disambut Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan (Sekprov Sulsel), Abdul Hayat Gani di ruang kerja Sekprov lantai 2 Kantor Gubernur.

"Kunjungan kami terkait bagaimana peningkatan jaminan sosial. Pun silaturahmi dengan Sekprov," kata Alias Muis di kantor Gubernur Selasa siang.

Menurutnya, sesuai perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mendorong Pemerintah daerah memerhatikan perlindungan jaminan non Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Kami juga diskusi bagaimana mendorong perlindungan jaminan sosial keagamaan seperti guru mengaji, pendeta dan lainnya," katanya.

Saat ini, Pemda sudah mendata jumlah pekerja keagamaan diseluruh kabupaten/kota.

"Basis data BPJamsostek disesuaikan berapa anggaran Pemda melindungi pekerja sosial keagamaan. Nah nanti akan dilanjutkan dengan pekerja rentan," jelasnya.

Menurutnya, Non ASN atau honorer lingkup Pemprov Sulsel hampir seluruh kabupaten/kota mendaftarkan non ASN-nya.

"Tetapi masih perlu dioptimalkan, utamanya guru honorer SMA/SMK di kabupaten/kota," katanya.

"Non ASN Pemprov dalam masa pendataan. Ada sekitar 17 ribu honorer dalam kewenangan Pemprov," tambah Alias.

Menurutnya, 17 ribu honorer tersebut akan didaftarkan Juni ini.

"Bulan ini akan didaftarkan Pemprov Sulsel ke BPJamsostek," jelasnya.

"Begitu juga pekerja keagamaan. Tahapan-tahapan, namun masih melihat kondisi terkait anggaran, intinya bulan ini didaftarkan semua," jelasnya.

Honorer dan Pekerja Sosial Keagamaan akan diberikan dua jaminan sosial.

"Dua program yakni kecelakaan kerja dan kematian. Per bulan itu Rp10.800 per orang," jelasnya.

Meski demikian, perlindungan non ASN di lingkup Pemprov Sulsel sudah beberapa dilakukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Sebelumnya Disnakertrans kan sudah mendaftarkan sekitar 20-an honorernya," ujar Alias.

Terpisah, Kepala Disnakertrans Andi Darmawan Bintang dikonfirmasi terkait hal tersebut tak merespon.

Apakah anggaran untuk mencover jaminan keselamatan kerja dan jaminan kematian 17 ribu honorer sudah dianggarkan tahun ini.