Breaking News:

Tribun Sulsel

Ashabul Kahfi Soroti Pengurusan Dokumen Migran Berbelit-belit, Buka Peluang Calo

Ashabul Kahfi Soroti Pengurusan Dokumen Migran Berbelit-belit, Buka Peluang Calo

Penulis: Muhammad Fadhly Ali | Editor: Hasriyani Latif
TRIBUN-TIMUR.COM/FADHLY
Sosialisasi Undang-Undang Nomor 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Ruang Rapat Pimpinam (Rapim) Kantor Gubernur Sulsel Jl Urip Sumoharjo Makassar, Senin (14/6/2021). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani datang ke Sulawesi Selatan (Sulsel).

Kehadirannya menyosialisasikan Undang-Undang Nomor 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Ruang Rapat Pimpinam (Rapim) Kantor Gubernur Sulsel Jl Urip Sumoharjo Makassar, Senin (14/6/2021).

"UU Nomor 18 Tahun 2017 merupakan hasil kompromi politik antara Pemerintah dan DPR RI sebagai pengganti dari UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia," katanya.

"Lebih progresif dan revolusioner, humanis dan bermartabat, dan mengedepankan pelindungan dari pada penempatan, serta mengamanahkan pelindungan utuh dan menyeluruh, sebelum, selama dan setelah bekerja dan pada multi dimensi, aspek ekonomi, hukum, dan sosial bagi PMI dan keluarga," tambahnya.

Menurutnya, tenaga imigran resmi asal Sulsel pertahunnya mencapai 907 orang. Sementara yang dianggap non prosedural mencapai 1.800-an orang. 

"Jadi kalau kita punya data pertahun 907 (orang), maka diperkirakan sesungguhnya orang Sulawesi Selatan yang bekerja di negara-negara penempatan mencapai 1.800-an atau bahkan bisa tiga kali lipat dari itu," ujarnya. 

Salam sosialisasi itu turut hadir anggota Komisi IX DPR RI, Ashabul Kahfi. Dalam sambutannya ia menggarisbawahi beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh BP2MI.

"Pertama sebelum PMI berangkat diberi edukasi, vokasi dan diharapkan BP2MI menginformasikan ke PMI untuk melengkapi berkas yang dibutuhkan," katanya.

Kedua, lanjut dia, terkait akses kemudahan mengurus dokumen keberangkatan.

"Hal ini perlu diperhatikan, banyak PMI memilih jalur pintas melalui calo atau sindikat. Dan BP3MI fokus memberantas sindikat, saya setuju sekali," ujarnya.

Lalu, tak kalah penting kata ketua DPW PAN Sulsel itu, soal PMI yang gagal berangkat perlu diperhatikan.

"Kenapa? Karena PMI yang gagal berangkat sudah keluar uang. Sudah pinjam uang, beli tiket, bayar visa dan lainnya berdesak-desakan," katanya.

"Tetap harus ada pelatihan, dan pemberian bantuan, soalnya mereka punya utang, pusing dengan utang," tambahnya.

Ketiga, menyangkut budaya. "Pendekatan budaya penting dan tentunya penguatan sinergi lembaga negara. Yang paling penting pada pemda aktif dengan tugas pokoknya pada UU Nomor 18 Tahun 2017," katanya.(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved