Breaking News:

Pajak Sembako

Reaksi Pedagang Dengar Ada Pajak Sembako: Dalam Pandemi Begini, Masa Harus Dikenakan Pajak

Reaksi Pedagang Dengar Ada Pajak Sembako: Dalam Pandemi Begini, Masa Harus Dikenakan Pajak

Editor: Ilham Arsyam
Kompas.com
ilustrasi pedagang pasar 

TRIBUN-TIMUR.COM - Rencana pemerintah mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan pokok mendapat respon negatif dari pedagang di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur.

Aseng salah satu pedagang di Pasar Induk Kramat Jati merasa tidak senang lantaran kondisi pembeli juga belum pulih akibat pandemi Covid-19 yang masih berlanjut.

"Dalam pandemi begini, masa harus dikenakan pajak ya, istilahnya kurang sreg lah," ujar Aseng saat ditemu Kompas.com, Kamis (10/6/2021).

Belum pulihnya kondisi pasar, membuat Aseng berharap kebijaksanaan dari pemerintah untuk lebih mementingkan rakyat. 

"Istilahnya jangan sampai ada demo-demo begitu. Jangan dikenain pajak dulu lah, pandemi saja belum beres kan," ujar dia.

Sementara itu, pedagang lain yang ditemui, Hanafi mengungkapkan dalam kondisi seperti saat ini sangat repot jika pemerintah menarik pajak untuk bahan sembako.

Menurut dia, dengan belum selesainya pandemi Covid-19 saja sudah membuat pasar sepi pengunjung.

"Jangankan buat pajak, untuk tutupin resiko sehari-hari saja hampir tidak ketutup," kata dia.

Sebagai informasi, Pemerintah berencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.

Rencana itu tertuang dalam Draf Revisi Kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Di dalam aturan sebelumnya, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak atau sembako termasuk objek yang tak dikenakan PPN.

Namun, dalam aturan baru tersebut sembako tak lagi dimasukan ke dalam objek yang PPN-nya dikecualikan. 

Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved