Breaking News:

Pajak Sembako

Anggota DPR RI Kamrussamad: Pendapatan Rumah Tangga Menurun, Kok Kebutuhan Bahan Pokok Mau Dipajaki

Anggota DPR RI Kamrussamad: Pendapatan Rumah Tangga Menurun, Kok Kebutuhan Bahan Pokok Mau Dipajaki

Editor: Ilham Arsyam
dok pribadi
Politisi Gerindra, Kamrussamad 

TRIBUN-TIMUR.COM - Pemerintah berencana menjadikan bahan pokok atau sembako sebagai objek pajak pertambahan nilai (PPN).

Hal itu tertuang dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Kelima Atas UU No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Dalam draf RUU tersebut, pemerintah akan menerapkan PPN atas bahan pokok yang bersuber dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan.

Hal itupun menuai polemik.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi XI DPR Fraksi Gerindra, Kamrussamad mengatakan, RUU tersebut sampai saat ini belum ada pembahasan antara DPR dan pemerintah.

"Kami akan menolak jika ada kewajiban perpajakan baru yang membebani rakyat, karena daya beli belum sepenuhnya membaik, ekonomi masih megap-megap, pengangguran, dan kemiskinan semakin bertambah, pendapatan rumah tangga menurun, kok kebutuhan bahan pokok mau dipajaki," ujarnya, Rabu (9/6).

Menurut dia, rencana pengenaan pajak sembako diatur dalam Pasal 4A draf revisi UU No. 6/1983.

Dalam draf beleid tersebut, barang kebutuhan pokok serta barang hasil pertambangan atau pengeboran dihapus dalam kelompok jenis barang yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai (PPN).

"Dengan penghapusan itu, berarti barang itu akan dikenakan PPN," ucapnya.

Kamrussamad menuturkan, jenis-jenis kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat dan tidak dikenakan PPN, sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.010/2017.

Barang itu meliputi beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi.

Dalam mengejar potensi pajak, ia lebih menyarankan agar pemerintah mereformasi fundamental regulasi perpajakan secara sungguh-sungguh dan menyeluruh.

"Bangun kepercayaan WP (wajib pajak) dengan memberikan jaminan zero korupsi di perpajakan. Berani mengambil tindakan dengan berhentikan pejabat korup sampai dua tingkat di atasnya, dan dua tingkat ke bawah," paparnya.

Kamrussamad berujar, pemerintah juga harus mengoptimalkan penggalian potensi PPH Pasal 25, 29 dan Pasal 23 untuk barang impor dan konsultan asing dalam pembangunan infrastruktur.

"Lalu, implementasikan kesepakatan pertukaran data otomatis yang sudah diteken antar-negara melalui AEoI untuk mengejar WP di luar negeri," tandasnya. (Tribunnews)

Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved