Siapa Asrizal H Asnawi? Anggota DPR Aceh Gugat Presiden Jokowi Rp 2,6 Triliun Soal Pengelolaan Migas

TRIBUN-TIMUR.COM - Siapa sebenarnya Asrizal H Asnawi? Seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) asal Aceh yang menggugat Presiden Jokowi.

Nilai gugatan Asrizal H Asnawi kepada Presiden Jokowi juga tidak main-main, nilainya mencapai Rp 2,6 triliun. 

Poin utama dari gugatan Asrizal H Asnawi kepada Presiden Jokowi terkait pengelolaan minyak dan gas atau blok migas di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam.

Asrizal H Asnawi tak lain anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dan gugatannya telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam gugatan nomor perkara 321/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst itu, Asrizal menggugat empat pihak yakni Presiden Republik Indonesia (RI) cq Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) selaku tergugat I.

Kemudian, Presiden RI cq Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi selaku tergugat II, PT Pertamina (Persero) selaku tergugat III, serta Presiden RI cq Menteri ESDM cq Kepala Badan Pengelola Minyak dan Gas Aceh (BPMA) selaku tergugat IV.

Dalam petitum gugatannnya, Asrizal meminta agar PT Pertamina (Persero) membayar uang sebesar Rp 2.667.913.290.000 sebagai hasil dari blok migas yang dikelola Pertamina kepada Pemerintah Provinsi Aceh.

"Memerintahkan tergugat III (Pertamina) membayar kepada Pemerintah Provinsi Aceh sejumlah Rp 2.667.913.290.000 kepada Pemerintah Aceh sebagai kompensasi akumulasi hasil dari Blok Migas yang dikelola oleh tergugat III di Provinsi Aceh sebagaimana posita," demikian bunyi petitum nomor tiga, dikutipd dari situs SIPP PN Jakarta Pusat, Jumat (4/6/2021).

Selain soal pembayaran Rp 2,6 miliar di atas, dalam petitumnya Asrizal meminta agar blok migas dialihkan ke tergugat IV.

"Memerintahkan kepada tergugat I, II dan III untuk segera melakukan addendum kontrak kerja migasnya dengan mengalihkan blok migas Aceh kepada tergugat IV sesuai dengan perintah PP 23 tahun 2015," demikian bunyi gugatan poin kedua.

Selain itu, Asrizal meminta majelis hakim untuk memerintahkan tergugat IV segera membuat kontrak migas antara PT Pertamina dan tergugat IV sebagaimana perintah PP Nomor 23 Tahun 2015.

Gugatan ini diajukan oleh Asrizal melalui kuasa hukumnya, Safaruddin SH dari Kantor Advokat Law Firm Safar and Partners secara online.

Gugatan ini sebagai bentuk protesnya terhadap para tergugat yang belum mengalihkan kontrak kerja PT Pertamina ke BPMA.

Untuk diketahui, PT Pertamina saat ini masih melakukan kontrak kerja dengan SKK Migas untuk pengelolaan blok migas di tiga titik di Aceh yang terletak di Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Timur.

Seharusnya setelah berlakunya PP 23 tahun 2015 tentang pengelolaan bersama sumber daya minyak dan gas bumi di Aceh, jelasnya, SKK Migas sudah mengalihkan kontrak Pertamina ke BPMA sebagaimana diatur dalam pasal 90 PP 23/2015.