Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu Terancam Digulingkan, Kubu Oposisi Mulai Pasang Kuda-kuda

TRIBUNTIMUR.COM - Pascaperang berdarah antara Militer Israel dengan milisi Hamas Palestina, pemerintahan Israel digoyang isu kudeta.

Kubu opisisi di Israel telah menyatakan bergabung untuk menggulingkan Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu.

Saat ini, Netanyahu tercatat sebagai pemimpin terlama di Israel. Ia mulai menjadi Perdana Menteri Israel sejak tahun 1996. Kala itu, ia menggantikan Perdana Menteri Yitzhak Rabin tewas dibunuh.

Kini, jabatan Netanyahu dipertaruhkan.

Adalah Naftali Bennett, mantan Menteri Pertahanan di kabinet Netanyahu, dan pemimpin oposisi Yair Lapid akan memimpin partai-partai oposisi di bawah perjanjian baru yang akan membagi kekuasaan dalam "pemerintahan persatuan".

Bennett akan mengambil alih kekuasaan sebagai perdana menteri terlebih dahulu, dan kemudian Lapid jika mereka berhasil menggulingkan Netanyahu dari kekuasaan.

"Kita bisa pergi ke pemilu kelima, pemilu keenam, sampai rumah kita menimpa kita, atau kita bisa menghentikan kegilaan dan mengambil tanggung jawab," kata Bennett pada hari Minggu saat mengumumkan pembentukan koalisi anti-Netanyahu.

"Pemerintah persatuan diperlukan untuk menyelamatkan Israel dari kekacauannya," ujarnya.

Koalisi ini akan memiliki waktu satu minggu untuk menyelesaikan kesepakatan dan kemudian akan menghadapi pemungutan suara di Knesset atau Parlemen.

Lapid akan memberi tahu Presiden Reuven Rivlin tentang kemampuannya membentuk pemerintahan baru dengan mitranya pada hari Senin (31/5/2021), seperti dikutip Times of Israel.

Netanyahu, yang telah menghadapi empat pemilu dalam dua tahun serta tuduhan korupsi, telah mencoba menawarkan gaya rotasi untuk pemerintah, tetapi ditolak, karena koalisi oposisi memiliki tujuan bersama untuk menggulingkan Netanyahu dari jabatannya.

Dalam pesan hari Minggu yang di-posting di Twitter, PM Netanyahu mengecam saingannya dan kesepakatan koalisi sebagai "penipuan abad ini".

Dia menambahkan bahwa konflik baru-baru ini dengan Hamas membuktikan bahwa Israel tidak dapat berfungsi dengan "pemerintah sayap kiri".

"Kami baru saja keluar dari perang, dari operasi militer, dan jelas, di tengah pertempuran, tidak mungkin bertempur dengan Hamas dari pemerintah sayap kiri," katanya, yang mengusulkan agar mereka membentuk pemerintah sayap kanan Israel sebagai gantinya. (*)