Breaking News:

Tribun Sidrap

Pemkab Sidrap Alokasikan Anggaran Jaminan Sosial untuk 5.000 Tenaga Honorer

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidrap, telah mengalokasikan anggaran untuk jaminan sosial tenaga kerja non-PNS dari seluruh SKPD.

ist
Pemerintah Kabupaten Sidrap rapat Tim Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Ruang Rapat Pimpinan Lantai III, Kantor Bupati Sidrap, Senin, (31/05/2021) 

TRIBUNSIDRAP.COM, SIDRAP - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidrap, telah mengalokasikan anggaran untuk jaminan sosial tenaga kerja non-PNS dari seluruh SKPD.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah Sidrap, Sudirman Bungi saat rapat tim koordinasi percepatan pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja di Kantor Bupati Sidrap, Senin, (31/05/2021).

Sudirman menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Sidrap telah menjalankan sejumlah amanah dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tersebut.

"Pemkab Sidrap telah mengalokasikan anggaran untuk melindungi lebih dari 5.000 non-PNS dari seluruh SKPD," kata Sudirman.

Ia menambahkan, 5.000 non-PNS tersebut sudah termasuk di dalamnya guru, tenaga kesehatan, Satpol PP, pemadam kebakaran dan petugas kebersihan.

"Selain itu, seluruh kepala desa dan aparat pemerintahan desa sudah terlindungi program dari BPJS Ketenagakerjaan juga," ungkapnya.

Dikatakannya, dari sisi regulasi guna mendukung program ini, telah terbit dua Peraturan Bupati Sidrap.

Satu Surat Edaran (SE) dan yang terbaru Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

"Untuk perizinan, telah dilakukan kerjasama PTSP yang mewajibkan badan usaha dalam mengurus perizinan dan perpanjangan perizinan untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan," jelasnya.

Ia mengaku Pemkab Sidrap mendukung penuh program jaminan sosial tenaga kerja. 

Halaman
12
Penulis: Nining Angraeni
Editor: Sudirman
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved