Breaking News:

Tribun Sulsel

Kondisi Keuangan Peninggalan Nurdin Abdullah Bersoal Penyebab Pemprov Sulsel Raih WDP

Lelaki kelahiran Bone itu menegaskan, hal ini menjadi fokusnya untuk membangun Sulsel lebih baik.

Penulis: Muhammad Fadhly Ali | Editor: Imam Wahyudi
handover
Pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman (Prof Andalan) dilantik Presiden RI Joko Widodo, Rabu (5/8/2018). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Selatan memberi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020, peninggalan Gubernur Sulsel nonaktif, Nurdin Abdullah.

Ada tiga hal sehingga BPK memberi opini WDP.

Soal bantuan Keuangan Rp 303 miliar.

Dipermasalahkan BPK karena anggaran perubahan berupa bantuan keuangan senilai Rp 303 miliar yang ditujukan ke kabupaten/kota, namun tidak diketahui DPRD Sulsel.

BPK pun memberi rekomendasi harus ada transparansi keterbukaan antara Pemprov dengan DPRD.

"Setiap perubahan anggaran, pergeseran anggaran, penanganan anggaran, penambahan anggaran atau pengurangan anggaran yang sifatnya material harus perizinan dari DPRD," kata Ketua BPK Perwakilan Sulsel, Wahyu Priyono akhir pekan lalu.

Kemudian kekurangan Kas Rp 1,9 miliar.

Dipermasalahkan BPK karena per (31/12/2020) saldo di kas bendahara pengeluaran di 3 OPD yakni, Sekretariat DPRD Sulsel, Badan Penghubung dan Dinas PUTR Rp 0.

"Seharusnya, di 3 OPD ada saldo Rp 1,9 miliar," kata Wahyu.

Rekomendasi BPK, uang tersebut harus dikembalikan, atau segera disetor agar Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) di pemprov memproses kasus kekurangan kas negara.

Halaman
123
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved