Breaking News:

Tribun Bulukumba

Pra Peradilan Kasus BOK di Bulukumba, Ahli Sebut Penetapan Tersangka Tak Sesuai Mekanisme

Sidang ke empat pra peradilan tersangka kasus dugaan korupsi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan (Dinkes) Bulukumba

Penulis: Firki Arisandi
Editor: Suryana Anas
TRIBUN-TIMUR.COM/FIRKI ARISANDI
Sidang keempat pra peradilan tersangka kasus dugaan korupsi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan (Dinkes) Bulukumba, berlangsung Jumat (2852021) kemarin. 

TRIBUNBULUKUMBA.COM, UJUNG BULU - Sidang ke empat pra peradilan tersangka kasus dugaan korupsi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan (Dinkes) Bulukumba, berlangsung Jumat (28/5/2021) kemarin.

Proses sidang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Bulukumba.

Pra peradilan ini dimohonkan oleh pihak Andi Ade Ariadi, salah satu tersangka dalam kasus yang merugikan negara hingga Rp13,4 miliar tersebut.

Pihaknya menganggap penetapan tersangkanya oleh penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Bulukumba tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

"Kami memanggil ahli untuk memperterang terkait dengan bukti-bukti yang kami ajukan. Jadi ahli yang kami panggil ahli hukum pidana dan hukum acara pidana, untuk menerangkan apakah dan bagaimanakah penetapan tersangka yang sebenarnya," kata Kuasa Hukum Andi Ade Ariadi, Andi Raja Nasution, Sabtu (29/5/2021).

Olehnya itu, ia menghadirkan guru besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Prof Dr Syukri Yakub pada persidangan pra peradilan kali ini. 

Menurut Prof Syukri, proses penyelidikan dan penyidikan oleh pihak kepolisian tidak sesuai mekanisme.

“Yang jelas benang merahnya begini, pada saat penyelidikan dilakukan belum ada kerugian negara pada waktu itu, belum jelas. Padahal itu merupakan prinsip. Seharusnya ada pemeriksaan BPK atau BPKP karena ini anggaran pusat. Kalau ditemukan ada dugaan tindak pidana baru dilaporkan kepada penegak hukum,” jelas Prof Syukur.

Sementara itu, Kanit Tipikor Polres Bulukumba, Ipda Muhammad Ali, menyebut pihaknya telah melengkapi segala persyaratan dalam menetapkan Andi Ade alias AA sebagai tersangka.

Upaya pra peradilan, kata dia, adalah hak tersangka untuk menguji sejauh mana penyidik telah melakukan tugas penyidikan sesuai ketentuan perundang-undangan. 

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved