Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Pemprov Sulsel Gagal Raih WTP

Gagal Raih WTP, Ni'matullah Erbe: Peringatan Keras untuk Pemprov Sulsel

Gagal Raih WTP, Ketua DPRD Sulsel Ni'matullah Erbe Sebut Peringatan Keras untuk Pemprov Sulsel

Penulis: Ari Maryadi | Editor: Hasriyani Latif
TRIBUN-TIMUR.COM/ARI MARYADI
Ketua Demokrat Sulsel Ni'matullah Erbe 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wakil Ketua DPRD Sulsel, Ni'matullah Erbe menilai kegagalan meraih pengelolaan keuangan predikat opini WTP adalah bentuk peringatan keras kepada Pemprov Sulsel.

Ullah, sapaannya, menilai, kegagalan itu harus menjadi bahan instrospeksi bagi Pemprov Sulsel.

Menurutnya kegagalan meraih predikat opini WTP menunjukkan ada yang salah dalam pengelolaan keuangan Pemprov Sulsel.

"Saya kira itu hikmahnya, ini bukan hukuman tapi ini peringatan keras. Ternyata dalam penilaian BPK kita belum mengurus pemerintahan dengan sangat baik," kata Ullah kepada Tribun Timur, Jumat (28/5/2021).

Legislator Fraksi Partai Demokrat itu mengumpamakan predikat wajar dengan pengecualian (WDP) dengan angka 5,5, atau nyaris raport merah.

"WDP itu ibaratnya angkat 5,5 lah. Belum sempat merah tapi kan juga tidak dapat 6," terangnya.

Ia menekankan kegagalan meraih Opini WTP itu harus ditindaklanjuti adanya kerja sama sinergi antara DPRD dengan Pemprov Sulsel.

Utamanya bagaimana administrasi pertanggungjawaban keuangan itu bisa dipertanggungjawabkan. 

"Saya kira kalau saya melihatnya dari sisi itu, menjadi bahan instrospeksi bagi Pemprov terutama kita sedang tidak baik-baik saja. Harus ada visi untuk lebih baik," katanya.

Di satu sisi Ni'matullah Erbe mengaku sedih capaian predikat opini WTP selama 10 tahun berturut-turut berakhir di tahun 2021 ini.

Ullah menjabat sebagai wakil Ketua DPRD Sulsel selama 10 tahun prestasi Raihan Opini WTP tersebut.

"Kita ikut sedih, bagaimana pun kami juga ada Kontribusi di situ, kita berhasil meraih wtp 10 tahun," kata Ullah.

Namun Ullah meyakini, ada beban bagi pemeriksa keuangan kalau dia harus mengeluarkan predikat opini WTP bagi Pemprov Sulsel.

Sebab, kata dia, faktanya Gubernur Sulsel nonaktif Nurdin Abdullah tersandung kasus dugaan suap proyek infrastruktur Sulsel.

"Dan memang ada beberapa hal tanda petik agak parah, terutama pengaturan proyek dan sebagainya jadi temuan pihak BPK. Di sisi lain kita ambil hikmahnya supaya eksekutif lebih berhati-hati dan lebih mau bekerja keras," tandasnya.

Halaman
12
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved