Breaking News:

Pemprov Sulsel Gagal Raih WTP

BPK Temukan Bantuan Keuangan Pemprov Sulsel Tanpa Sepengetahuan DPRD, Nilainya Rp 303 M

BPK Temukan Bantuan Keuangan Pemprov Sulsel Tanpa Sepengetahuan DPRD, Nilainya Rp 303 M

Humas Pemprov Sulsel
Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sulawesi Selatan, Wahyu Priyono (kiri) bersama Plt Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman di Kantor DPRD Sulsel Jl Urip Sumoharjo Makassar, Jumat (28/5/2021). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 10 kali berturut-turut Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) terhenti.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sulsel Tahun Anggaran 2020.

Kepala BPK Perwakilan Sulsel Wahyu Priyono mengatakan salah satu alasan kenapa LKPD Pemprov Sulsel beropinikan WDP, adanya perubahan anggaran yang tidak diketahui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel.

"Ada anggaran perubahan yang tidak diketahui oleh DPRD yaitu bantuan keuangan dari provinsi ke daerah lainnya ke kabupaten/kota," katanya.

"Jadi ada perubahan Peraturan Gubernur, yang menambah (anggaran)," tambah lelaki berkacamata itu.

Jadi sebelumnya, kata dia, sudah ada anggaran untuk bantuan ke daerah-daerah yang disetujui DPRD Sulsel.

"Tapi kemudian ada penambahan lagi, tapi tanpa melalui persetujuan DPRD," ujarnya.

Angka bantuan ke daerah tersebut terbilang fantastis.

"Itu sebesar Rp 303 koma sekian miliar. Itu yang apabila disajikan di laporan keuangan, artinya melampaui anggaran," katanya.

Sementara, kata dia, pelampauan anggaran itu kan sesuatu yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Jadi ini ada pelampauan anggaran sekitar Rp 303 koma sekian miliar. Jadi cukup besar jumlahnya," tambahnya.

Ia pun berharap, untuk yang penganggaran  tahun berikutnya yang dibahas tahun ini, jangan sampai terjadi lagi.

"Jadi harus ada transparansi keterbukaan antara pemerintah dengan DPRD. Artinya setiap perubahan anggaran, pergeseran anggaran, penanganan anggaran, penambahan anggaran atau pengurangan anggaran yang sifatnya material harus perizinan dari DPRD," ujarnya.

Dan juga penganggaran harus melihat kondisi rill keuangan Pemprov.

"Saya kira ini juga karena ada penganggaran yang kurang melihat kemampuan. Istilahnya, pengen banyak pengeluaran tapi pendapatannya tidak mau," jelasnya.(*)

Penulis: Muhammad Fadhly Ali
Editor: Hasriyani Latif
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved