FIKP Unhas Tuan Rumah Workshop Haluan Maritim, Dekan Harap Hasilkan Kebijakan Perikanan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan (FIKP) Universitas Hasanuddin (Unhas) mendapatkan kepercayaan sebagai tuan rumah Workshop Haluan Maritim Nasional, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Kegiatan yang mengusung tema Kebijakan Pembangunan Kelautan Indonesia 2025-2045 ini secara luring terbatas, di Ruang Sidang Lt. 2 FIKP Unhas dan terhubung secara virtual melalui aplikasi zoom meeting, Kamis (27/6/2021). 

Kegiatan ini dirangkaikan dengan Kongres Nasional Ikatan Sarjana Oseanologi Indonesia ke-11 tahun 2021.

Dekan FIKP Unhas, St Aisjah Farhum, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dengan melibatkan FIKP dalam kegiatan tersebut. 

Dirinya mengatakan bahwa kegiatan workshop diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi terhadap arah kebijakan pembangunan perikanan Indonesia. 

"Unhas akan terus berkomitmen dan berkontribusi dalam mendukung haluan maritim Indonesia. Hal ini juga sejalan dengan visi misi Unhas yang berbasis benua maritim," katanya via rilis yang diterima tribun-timur.com.

"Dengan demikian, sudah menjadi tanggung jawab Unhas, utamanya FIKP dalam mendorong berbagai kebijakan kedaulatan kemaritiman Indonesia," sambungnya.

Lebih lanjut, Aisjah mengatakan bahwa Unhas sebagai lembaga pendidikan tinggi dengan tugas pokok dan fungsi tridarma siap bersinergi bersama pemerintah maupun instansi terkait dalam memajukan kemaritiman agar segera terwujud. 

Pada kesempatan yang sama, kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan, menjelaskan mengenai posisi strategis kemaritiman Sulsel untuk mendukung arah kebijakan maritim Indonesia. 

Kegiatan resmi dibuka oleh Prof Dedi Soedharma, ketua Ikatan Sarjana Oseanologi Indonesia. 

Dalam sambutannya, ia menyebutkan pada setiap periode pemerintahan, visi pembagunan kemaritiman tetap menjadi perhatian dengan bentuk inisiasi dan strategi yang berbeda-beda. 

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan salah satunya menjelaskan bahwa pemerintah menetapkan kebijakan pembangunan kelautan terpadu jangka panjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Olehnya itu, kata dia, diperlukan fitur perencanaan yang dapat digunakan dalam jangka panjang. 

"Ini pertama kali tim perumusan haluan maritim keluar kandang dan memberikan kepercayaan kepada Unhas untuk terlibat. Workshop ini hadir untuk bersama-sama kita melihat program kemaritiman Indonesia tahun 2045," katanya.

"Unhas sebagai salah satu motor penggerak di Indonesia Timur diharapkan dapat terlibat langsung dalam haluan maritim karena ini merupakan bagian dari sejarah," ungkapnya.