Breaking News:

Tribun Luwu Utara

Lima Ribu ASN Pemkab Luwu Utara Wajib Serahkan Nomor WA ke KPK, Tujuannya?

Lima ribu lebih Aparatur Sipil Negera (ASN) Luwu Utara, diwajibkan menyetor nomor handphone atau WhatsApp ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

ist
Sekretaris Inspektorat Luwu Utara, Sofyan Hamid 

TRIBUNLUTRA.COM, MASAMBA - Lima ribu lebih Aparatur Sipil Negera (ASN) Luwu Utara, diwajibkan menyetor nomor handphone atau WhatsApp ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sekretaris Inspektorat Luwu Utara, Sofyan Hamid mengatakan, KPK akan memetakan dan memonitor risiko korupsi pegawai di lingkup kementerian/lembaga/pemerintah daerah melalui Survei Elektronik Penilaian Integritas (e-SPI).

Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran risiko korupsi dan perbaikan sistem anti korupsi.

Dalam SPI elektronik, KPK melibatkan BPS dan Pemkab sebagai narahubung teknis kegiatan SPI di daerah. 

Salah satu tugasnya adalah mengoordinasikan kegiatan SPI di internal Pemkab.

Narahubung teknis ini kemudian dikenal dengan sebutan Pic In Charge (PIC).

Atau pejabat yang ditunjuk langsung oleh kepala daerah sebagai penghubung kegiatan SPI di daerah.

Sofyan mengatakan, pihaknya tengah menyiapkan data seluruh pegawai yang akan disurvei langsung oleh tim SPI KPK secara daring.

Menurutnya, penginputan data pegawai tidak mudah.

Karena banyak variabel yang harus diisi dalam formulir data populasi SPI pegawai.

Halaman
12
Penulis: Chalik Mawardi
Editor: Sudirman
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved