Job Fit Lingkup Pemkot Makassar Resmi Ditunda

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Job fit di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar resmi ditunda. 

Pasalnya ada 2 pejabat yang ditolak, karena berstatus Pelaksana tugas (Plt). 

Sehingga pihak Panitia Seleksi ( Pansel) mengajukan kembali rekomendasi ke KASN agar keduanya tetap bisa dimasukkan sebagai peserta job fit.

Keduanya yaitu Kepala DPM-PTSP Andi Bukti Djufri, dan Asisten II Makassar Sittiara Kinang.

Hal ini disampaikan oleh Walikota Makassar, Danny Pomanto di Balaikota Makassar, Rabu (19/5/2021).

"Paling lambat Senin, paling lambat sekali itu. Sebab yang bermasalah ini kan karena perubahan nomen klatur, misalnya di PTSP, di Plt kan karena nomenklatur, bukan karena kesalahan, kecuali ada masuk dalam list temuan BPK, itu lain soal," ujar Danny.

Sehingga saat ini pihaknya masih menunggu keputusan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

"Kita tunggu keputusan pimpinan KASN, kira kira skenarionya nanti adalah yang bermasalah kita tidak job fit dulu, yang tidak ada masalah langsung kota job fit," jelasnya.

Lebih rinci, Danny menjelaskan, jika yang bisa mengikuti job fit adalah pejabat eselon II definitif.

"Pansel melihat ada masalah, karena status keduanya Plt, padahal mereka harus pejabat definitif di dinas lain, ini tidak. Tapi itu gara-gara nomenklatur, maka jadi Plt," terangnya.

Namun, Danny beranggapan jika bisa saja job fit akan dibagi menjadi dua bagian.

"Kira - kira 17 orang langsung job fit. Kalau menurut laporannya Plt BKD paling lambat Senin, tapi bisa saja besok kita sudah bisa kita laksanakan, tertundanya satu dua hari lah," jelasnya

Menurut Danny, job fit ini harus dilakukan sesegera mungkin.

"Proritas kita adalah kecepatan resetting, setelah job fit, pelantikan, disitu langsung saya lelang jabatan," katanya.

"Karena terlalu lama kosong, semua SKPD kita akan genjot, kan lumpuh semua ini barang, ini seperti covid, semua sendi-sendi dimasuki semua," lanjutnya.

Kata Danny, saat ini ada dua dinas yang menjadi perhatian khusus, yaitu Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan.

Menurutnya, kedua SKPD tersebut memiliki banyak masalah pelayanan.

"Dinkes, cenderung lumpuh, karena dokter sama perawat kurang, lari semua. Disdik lebih-lebih, kita harus membangun pendidikan yang baik, itu kita sudah mulai," tutupnya.

Laporan tribuntimur.com, M Ikhsan