Makassar Gagal Raih WTP, Danny Pomanto: Ini Hasil Kerja Pejabat Sebelumnya yang Hancur

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Penyerahan LHP LKPD tahun 2020 oleh BPK RI Provinsi Sulsel l, memberikan penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) kepada Pemerintah Kota dengan berbagai catatan laporan keuangan selama tahun 2020.

Menanggapi hal tersebut Walikota Makassar, Danny Pomanto akan segera mempelajari secara rinci hasil temuan dari BPK RI Provinsi Sulsel. 

"Dua tahun lalu sejak dipergunakan perhitungan aktual basic dalam laporan keuangan daerah tidak boleh diperkenankan itu pinjam meminjam," ujar Danny, Selasa (18/5/2021).

"Hal ini sangat primitif sekali, saya heran kenapa muncul di satu tahun ini, itu tandanya pemerintahan pada saat itu modelnya tidak terkontrol, mestinya semua harus terkontrol," jelasnya.

Namun ia belum bisa memastikan temuan apa saja yang didapat BPK. 

Pasalnya, pihaknya belum mendapat buku rincian LHP, sebab penyerahan penilaian WDP dilakukan secara Luring.

"Nanti kita lihat di rincinya, saya akan umumkan kok rincinya, saya akan umumkan," katanya.

Danny menegaskan, dibawah kepemimpinannya bersama Wakil Walikota Fatmawati Rusdi.

Dirinya memastikan akan membenahi LHP, untuk meraih kembali target WTP di tahun 2022.

"Saya bersama Fatmawati Rusdi akan membenahi semuanya agar kita kembali meraih WTP, yang terkait dan terlibat didalamnya akan kita resetting total, kita akan pelajari semua," tegasnya.

Bahkan kata Danny, ia tidak akan memakai ASN yang menyebabkan Pemkot Makassar hanya meraih WDP di Tahun ini

"Ini pertama kalinya lagi Makassar hanya mendapat penilaian WDP, kenapa karena ini bukti dari hasil kerja pejabat-pejabat sebelumnya, hancur betul ini barang-barang," katanya

"Untung ini bukan disclaimer, tapi masih diberi kesempatan hanya WDP, intinya yang terlibat itu pasti akan saya resetting total. Tidak mungkin kami pakai yang seperti itu," lanjutnya

Danny pun mengingatkan, di dalam misi pemerintahannya ada tiga tolak ukur untuk bebas dari indikasi korupsi.  

"Jelas sekali sudah saya terangkan ada tiga ukuran bebas indikasi terhadap korupsi yaitu jujur LHP KPK , bebas LHP BPK dan bebas LHP dari inspektorat," tutupnya.