Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Hari Pertama Kerja Usai Lebaran

Ada Laporan Pungli di Disdik Makassar, Dimintai Rp 2 Juta untuk Tanda Tangan, Danny Serius Resetting

Ada laporan warga, terdapat oknum yang meminta pembayaran Rp2 juta kepada masyakat saat meminta tanda tangan. Untuk itu Danny Pomanto akan resetting

Editor: Arif Fuddin Usman
dok tribun timur
ilustrasi pungutan liar. Ada laporan warga, terdapat oknum yang meminta Rp2 juta kepada masyarakat di Disdik Makassar. Untuk itu Danny Pomanto akan resetting 

TRIBUN-TIMUR.COM - Kabar tak sedap berhembus dari Dinas Pendidikan Kota Makassar di Hari Pertama Kerja Usai Lebaran.

Disebutkan ada pungutan liar atau pungli di kantor Dinas Pendidikan atau Disdik Kota Makassar.

Ada laporan warga, terdapat oknum yang meminta pembayaran Rp2 juta kepada masyarakat di Disdik Makassar saat meminta tanda tangan.

Untuk menindaklanjuti keluhan itu, Wali Kota Makassar, Danny Pomanto pun melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Disdik Kota Makassar di Hari Pertama Kerja Usai Lebaran, Senin (17/5/2021).

"Bukan temuan tapi laporan yang saya dapat bahwa setiap tanda tangan (TTD) itu harus bayar Rp 2 juta," kata Danny.

"Tadi saya coba sidak ( Disdik Makassar) ternyata saya tidak temui," ujar Danny kepada tribun-timur.com.

Namun ia tidak mengetahui siapa oknum yang dimaksud.

Apalagi keluhan hanya disampaikan melalui pesan WhatsApp (WA).

"Keluhan orang yang WA ke saya cuma bilang, pak apakah benar setiap tanda tangan harus bayar? Saya tanya bayar berapa, dia bilang sekitar Rp2 juta," jelasnya.

Kata Danny, dari laporan yang ia terima tanda tangan yang dibebankan biaya terkait pengurusan apapun.

"Apa saja yang perlu tanda tangan, baik kepsek, guru, atau kontraktor. Sehingga saya ambil tindakan semua pakai virtual saja termasuk tanda tangan," katanya.

"Karena ini kepsek sama guru yang mengeluh, katanya harus bayar Rp2 juta sekali tanda tangan, termasuk kontraktor juga," lanjutnya.

Lakukan Resetting

Danny pun menegaskan, jika hal seperti inilah yang menjadi alasannya untuk melakukan resetting di Pemeritahan Kota (Pemkot).

"Resetting pemerintahan total Salah satu dievaluasi total itu Disdik," katanya

Sumber: Tribun Timur
Halaman 1 dari 3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved