Bupati Nganjuk Ditangkap KPK, PDIP dan PKB Ogah Akui sebagai Kader

TRIBUNTIMUR.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat.

Penangkapan diduga terkait jual-beli jabatan di Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron membenarkan perihal penangkapan tersebut.

Novi ditengarai 'memasang' tarif tinggi untuk bawahan yang hendak naik jabatan.

"Diduga tindak pidana korupsi dalam lelang jabatan," ujar Ghufron saat dikonfirmasi, Senin (10/5).

Menurut informasi yang dihimpun, lelang jabatan itu untuk jabatan camat dan pengisian perangkat desa.

Novi diringkus bersama sembilan orang lain. Mereka di antaranya merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan total sepuluh orang yang menjalani pemeriksaan insentif di Polres Nganjuk, sebelum digiring ke Gedung Merah Putih KPK. Berdasarkan informasi yang dihimpun, KPK menyita Rp 700 juta dalam OTT tersebut.

"Bukti yang ditemukan dan diamankan di antaranya berupa uang dalam pecahan rupiah yang saat ini masih dilakukan penghitungan dan dikonfirmasi kepada beberapa pihak yang telah diamankan tersebut," ucap Ali.

Ali menerangkan OTT di Nganjuk merupakan hasil kerja sama antar lembaga penegak hukum, KPK dengan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri.

Novi sudah diintai oleh KPK dan Bareskrim Polri sejak April 2021.

Novi diduga sudah 'bermain' dalam mutasi jabatan di Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur sejak saat itu.

"KPK sejak awal dalam kegiatan ini, mendukung penuh Tim Bareskrim Mabes Polri yang telah melakukan penyelidikan sejak sekitar April 2021 atas dugaan penerimaan sejumlah uang untuk mengurus promosi jabatan di lingkungan Pemkab Nganjuk," ujar Ali.

PDIP Membantah

Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi, Djarot Saiful Hidayat membantah klaim Novi sebagai kader PDIP.

Lantaran Novi tidak memiliki kartu tanda anggota (KTA) PDIP.

"Bukan anggota dan tidak ber-KTA PDI Perjuangan,” ujar Djarot. Ia menjelaskan Wakil Bupati Nganjuk, H Marhaen Djumadi yang merupakan kader PDIP.

Ia menyebut Novi dan Marhaen memang diusung oleh PDIP bersama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk maju sebagai Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk.

"Wakil bupatinya yang kader pengurus, salah satu Wakil Ketua DPD Jatim. Waktu pilkada keduanya diusung PDI Perjuangan dan PKB," ucap Djarot.
PKB Juga Ogah Akui
Sekretaris Gerakan Sosial dan Kebencanaan DPP PKB Luqman Hakim meminta keberadaan Novi tidak dikait-kaitkan dengan PKB.

Luqman menilik dari pengakuan Novi dalam sebuah video di media sosial Youtube. Novi menegaskan bukan kader PKB.

Luqman kemudian mengirimkan tautan video Youtube dari akun 'MADUTV NETWORK JAWATIMUR'.

Dalam video itu, Novi mengaku sebagai kader PDIP, bukan partai politik lain.

"Dengan bukti link video tersebut, saya mohon keberadaan Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat tidak dikait-kaitkan dengan PKB," kata Luqman.

Meski begitu, ia menegaskan, PKB menghormati langkah hukum yang dilakukan KPK. PKB, menurut Luqman, mendukung KPK memberantas seluruh praktik korupsi terjadi di Indonesia.

"Kami menghormati langkah-langkah hukum yang dilakukan KPK sebagai upaya tak kenal lelah untuk memberantas praktik korupsi di Tanah Air. Baik langkah penindakan maupun pencegahan," tutur Luqman. (*)