Tribun Makassar
Ada Pejabat Disdik Makassar Jual Paksa Foto Walikota ke Sekolah, Reaksi Danny Pomanto
Beredar isu terkait adanya oknum di Disdik Makassar yang memperjual belikan foto Walikota, dan Wakil Walikota Makassar ke sekolah-sekolah
Penulis: Andi Muhammad Ikhsan WR | Editor: Suryana Anas
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Beredar isu terkait adanya oknum di Dinas Pendidikan (Disdik) Makassar yang memperjual belikan foto Walikota, dan Wakil Walikota Makassar ke sekolah-sekolah.
Bahkan kabarnya, ia memaksa kepala sekolah tersebut untuk membeli foto tersebut, seharga Rp250 ribu.
Menanggapi hal ini, Walikota Makassar, Danny Pomanto mengaku telah mendegar kabar tersebut.
Bahkan ia menegaskan, hal ini menjadi bukti kerusakan di lingkup Pemkot Makassar.
Sehingga menurutnya, resetting pemerintahan benar-benar menjadi hal yang urgent dilakukan.
"Saya juga dengar itu. Ini lah bentuk kerusakan mental. Orang cuma berbisnis, tidak kerja. Kemarin di Hardiknas (Hari Pendidikan Nasional) itu saya kasih tahu Kepsek (Kepala Sekolah) yang berbisnis, berpolitik, akan saya berhentikan. Jelas sekali itu," ujar Danny, Sabtu (8/4/2021).
Menurut Danny, harusnya tidak boleh oknum ASN yang memperjual belikan, harus dari pihak ketiga.
"Jangan oknum yang memperjualbelikan. Harus pihak ketiga. Kecuali pihak ketiga seperti koperasi, silakan," terang Danny.
Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Abdul Wahab Tahir turut beraksi atas hal ini, katanya pihaknya bakal memanggil Dinas Pendidikan Kota Makassar dalam waktu dekat ini.
Oknum pejabat tersebut diduga melakukan pemaksaan kepada kepala sekolah untuk membeli foto Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebesar Rp250 ribu per pasang.
Dari informasi yang wahab terima. Sebanyak 378 kepala sekolah SD dan SMP diminta membeli foto tersebut.
Mereka awalnya diminta hadir pada rapat kerja, lalu direkomendasikan membeli foto Wali Kota dan Wakil Wali kota tersebut.
“Pejabat ini meminta agar semua kepala sekolah SD dan SMP membeli foto wali kota dan wakil wali kota ke salah satu vendor. Tak boleh kepada penjual yang lain,” katanya.
Parahnya lagi, Wahab mengatakan, tidak hanya satu foto, setiap sekolah dipaksa membeli dua pasang foto Walikota dan Wakilnya.
"Harga sepasang Rp250 ribu, jadi setiap kepala sekolah harus menyetor Rp500 ribu,” terangnya
