Masyarakat Luwu Curhat ke Plt Gubernur, Tagih Ganti Rugi Lahan Perusahaan Tambang Emas

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua Forum Pemberdayaan Masyarakat (FPM) Ranteballa-Tana Luwu, Ishak G Pagalla menyampaikan aspirasi masyarakat terkait pengelolaan lahan tambang emas oleh PT Masmindo Dwi Area pada Plt Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman pada Selasa (27/4/2021) lalu.

Dalam pertemuannya, Ishak menyampaikan kepada Plt Gubernur Sulsel bahwa masyarakat sampai saat ini belum merasakan manfaat atas hadirnya PT Masmindo di Desa Ranteballa, Kec. Latimojong, Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan.

Bahkan Desa Ranteballa masih berada dalam kategori desa tertinggal, padahal di sana telah berdiri perusahaan tambang emas berskala internasional selama 40 tahun.

Lebih jauh, hingga saat ini warga desa Ranteballa belum mendapatkan kompensasi atas pembebasan lahan yang selama ini digunakan PT Masmindo Dwi Area. 

“Ini cukup membingungkan masyarakat dan menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat Ranteballa. Padahal kehadiran PT Masmindo Dwi Area seharusnya memberikan dampak yang berarti bagi kehidupan masyarakat di atas," kata Ishak. 

Plt Gubernur Sulsel Andi Sulaiman merespon baik aspirasi yang disampaikan tokoh adat, tokoh masyarakat Ranteballa. 

Ia berjanji akan menindak lanjuti kepada pihak-pihak terkait untuk memperjelas apa yang menjadi aspirasi dan keinginan masyarakat Ranteballa. 

Sorotan yang ditujukan kepada PT Masmindo Dwi Area juga datang dari Ketua Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKL Raya), Buhari Kahar Muzakkar. 

Buhari menilai PT Masmindo selama ini hanya membodohi masyarakat Luwu. Sebab, perusahaan tambang ini sudah beroperasi selama puluhan tahun, namun belum memasuki tahap eksploitasi.

“Masa puluhan tahun hanya eksplorasi atau pengujian saja, ini sama saja membodohi masyarakat dan Pemkab Luwu,” ujar Buhari yang juga mantan anggota DPRD Sulsel. 

Buhari meminta ketegasan Bupati Luwu, Basmin Mattayang dan anggota DPRD Luwu untuk bersikap tegas atas keberadaan PT Masmindo.

Bahkan menurut Buhari, jika memang ke depannya tidak ada kejelasan sebaiknya ditutup saja. 

“Jika tidak kejelasan kapan beroperasi (eksploitasi) sebaiknya ditutup saja. Jangan sampai sudah ada kegiatan produksi di sana (Ranteballa) diam-diam. Nanti hengkang dari Luwu setelah emas habis dikuras baru kita sadar, makanya sudah saatnya ditutup saja,” tandas Buhari.

Lebih lanjut Buhari menjelaskan, negara juga mengalami kerugian pajak akibat ketidakjelasan status PT Masindo terkait operasional tambang emasnya di Ranteballa. 

“Silahkan cek ke instansi terkait adakah kontribusi pajak PT Masmindo ke negara selama 40 tahun eksplorasi di Ranteballa, Latimojong, Luwu,” tegas Buhari.