Tribun Sulbar

Dana Pengembalian Pemotongan DAK SMK Sulbar Rp 2,3 Miliar Masuk ke Kas Daerah

tidak ada means rea atau niat jahat dari pihak-pihak pengelola kegiatan dana DAK tersebut, tapi lebih pada kekurang pahaman pada juklak

Penulis: Nurhadi | Editor: Imam Wahyudi
TRIBUN TIMUR/NURHADI
Aspidsus Kejati Sulbar, Feri Mufahir dan Kepala BPKPD Sulbar, Drs Amujid dan Inspektorat Pembantu Wilayah II Gusman Kamase memperlihatkan dana Rp 2.3 miliar ke wartawan sebelum diserah terimakan di tenda darurat kantor Kejati Sulbar. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Kejati Sulbar serahkan dana pengambalian pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pendidikan bidang SMK, Disdikbud Sulbar, tahun 2020 sebesar Rp 2,3 miliar ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar, Kamis (6/5/2021).

Dana tersebut diserah terimakan setelah Kejati Sulbar menghentikan penyelidikan perkara dugaan korupsi DAK PSMK, Disdikbud Sulbar tahun 2020, karena tidak memenuhi unsur materil atau tidak ditemukan perbuatan melawan hukum.

Serah terima berlangsung ditenda darurat Kantor Kejati Sulbar, dihadiri Kepala BPKPD Sulbar, Drs Amujid, Inspektorat Pembantu Wilayah II, Gusman Kamase dan pihak Bank BPD Sulselbar.

Aspidsus Kejati Sulbar, Feri Mufahir menjelaskan, dana sebesar Rp. 2.340.792.000 dikembalikan oleh para Kepsek SMK se Sulbar saat proses penyelidikan kemudian dititipkan di jaksa penyelidik.

"Hasil ekspose terakhir, jaksa penyelidik berpendapat bahwa pencantuman 5 persen dari dana DAK SMK pada RAB masing-masing sekolah, tidak ditemukan bukti adanya tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi,"kata Feri Mufahir kepada wartawan.

Menurutnya, tidak ada means rea atau niat jahat dari pihak-pihak pengelola kegiatan dana DAK tersebut, tapi lebih pada kekurang pahaman pada juklak sehingga mengikuti kebiasaan tahun sebelumnya.

"Pencatuman lima persen itu, rencananya akan diberikan kepada fasilitator untuk pembuatan desain gambar dan RAB 2 persen dan 3 persen untuk administrasi dan pelaporan padahal itu menjadi tanggungjawab dinas,"tuturnya.

Pencantuman lima persen pada RAB masing-masing sekolah melanggar ketentuan formil, sesuai PerPres no. 88/2019 tentang Petunjuk Teknis DAK tangga 27 Desember 2019.

"Kemudian pencantuman itu juga tidak sesuai dengan Permendik no.11/2020 tentang Petunjuk Operasional DAK Fisik Bid. Pendidikan TA. 2020,"katanya.

Dikatakan, tidak ada perbuatan melawan hukum karena sebagian besar dari 65 Kepsek SMK se Sulbar belum menyetorkan uang sebesar 5 persen dari jumlah DAK yang dikelola kepada oknum tertentu.

"Baru 10 Kepsek yang menyetor kepada fasilitator, itupun sudah dikembalikan 100 persen, sehingga kami menilai tidak ada niat jahat dari masing-masing pihak,"tuturnya.

"Berbeda modusnya dengan pengelolaan DAK tingkat SMA yang sudah diajukan kepengadilan, kami temukan niat jahat oknum tertentu, karena dari potongan 3 persen, ada 20 persen dari 3 persen itu untuk kepentingan orang dinas pendidikan,"sambungnya.

Namun, Feri menerankan jika ada bukti baru yang mendukung pembuktian ke arah penyimpangan dari pengelolaan DAK SMK tahun 2020, maka Kejati Sulbar terbuka menerima laporan.

Sementara itu, Kepala BPKAD Sulbar, Drs Amujid, mengatakan, penyerahan tersebut adalah langkah maju penegak hukum dalam melakukan upaya prefentif, sehingga kejadian seperti pada DAK SMA tidak terjadi pada DAK SMK.

"Kami berterima kasih kepada Kejati yang sudah membantu agar tidak terjadi los keuangan di Pemprov Sulbar,"ucapnya.

Penerimaan tersebut, lanjutnya, akan disetorkan ke Kasda dan akan menjadi bagian dari pendapatan yang nantinya akam diformulasikan kepada pada sektor pendidikan.

"Tentu akan terkait didalamnya bagaimana meminimalisir sehingga tidak terjadi lagi kondisi yang terjadi satu tahun terakhir ini di Dinas Pendidikan, semoga ada kegiatan pembinaan hukum yang dilaksanakan nanti Dinas Pendidikan,"tuturnya.

"Apa yang kita lihat hari ini adalah contoh bahwa sekecil apapun itu pasti akan diketahui, apalagi kalau yang sudah besar-besar, jadi mohon Kejati Sulbar berikan kami terus pendampingan,"sambungnya.

Sumber: Tribun Timur
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved