Breaking News:

Tribun Sulbar

Dana Pengembalian Pemotongan DAK SMK Sulbar Rp 2,3 Miliar Masuk ke Kas Daerah

tidak ada means rea atau niat jahat dari pihak-pihak pengelola kegiatan dana DAK tersebut, tapi lebih pada kekurang pahaman pada juklak

Penulis: Nurhadi | Editor: Imam Wahyudi
TRIBUN TIMUR/NURHADI
Aspidsus Kejati Sulbar, Feri Mufahir dan Kepala BPKPD Sulbar, Drs Amujid dan Inspektorat Pembantu Wilayah II Gusman Kamase memperlihatkan dana Rp 2.3 miliar ke wartawan sebelum diserah terimakan di tenda darurat kantor Kejati Sulbar. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Kejati Sulbar serahkan dana pengambalian pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pendidikan bidang SMK, Disdikbud Sulbar, tahun 2020 sebesar Rp 2,3 miliar ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar, Kamis (6/5/2021).

Dana tersebut diserah terimakan setelah Kejati Sulbar menghentikan penyelidikan perkara dugaan korupsi DAK PSMK, Disdikbud Sulbar tahun 2020, karena tidak memenuhi unsur materil atau tidak ditemukan perbuatan melawan hukum.

Serah terima berlangsung ditenda darurat Kantor Kejati Sulbar, dihadiri Kepala BPKPD Sulbar, Drs Amujid, Inspektorat Pembantu Wilayah II, Gusman Kamase dan pihak Bank BPD Sulselbar.

Aspidsus Kejati Sulbar, Feri Mufahir menjelaskan, dana sebesar Rp. 2.340.792.000 dikembalikan oleh para Kepsek SMK se Sulbar saat proses penyelidikan kemudian dititipkan di jaksa penyelidik.

"Hasil ekspose terakhir, jaksa penyelidik berpendapat bahwa pencantuman 5 persen dari dana DAK SMK pada RAB masing-masing sekolah, tidak ditemukan bukti adanya tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi,"kata Feri Mufahir kepada wartawan.

Menurutnya, tidak ada means rea atau niat jahat dari pihak-pihak pengelola kegiatan dana DAK tersebut, tapi lebih pada kekurang pahaman pada juklak sehingga mengikuti kebiasaan tahun sebelumnya.

"Pencatuman lima persen itu, rencananya akan diberikan kepada fasilitator untuk pembuatan desain gambar dan RAB 2 persen dan 3 persen untuk administrasi dan pelaporan padahal itu menjadi tanggungjawab dinas,"tuturnya.

Pencantuman lima persen pada RAB masing-masing sekolah melanggar ketentuan formil, sesuai PerPres no. 88/2019 tentang Petunjuk Teknis DAK tangga 27 Desember 2019.

"Kemudian pencantuman itu juga tidak sesuai dengan Permendik no.11/2020 tentang Petunjuk Operasional DAK Fisik Bid. Pendidikan TA. 2020,"katanya.

Dikatakan, tidak ada perbuatan melawan hukum karena sebagian besar dari 65 Kepsek SMK se Sulbar belum menyetorkan uang sebesar 5 persen dari jumlah DAK yang dikelola kepada oknum tertentu.

Halaman
12
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved